Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor.
"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Rabu (22/9).
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah menginstruksikan Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat. Serta, menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria.
Baca juga: Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang melindungi mafia tanah," imbuhnya.
Presiden mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Dirinya tidak ingin konflik agraria di sejumlah daerah terus-menerus berlangsung.
Baca juga: Program PTSL untuk Mencegah Mafia Tanah
"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," pungkas Jokowi.
Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik. Selain itu, pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
"Saya beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi penyelesaian kasus tanah. Setiap tahun, saya menerima kelompok tani yang rela jauh-jauh datang. Bahkan, ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan yang terdampak konflik agraria," tandasnya.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved