Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor.
"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Rabu (22/9).
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah menginstruksikan Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat. Serta, menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria.
Baca juga: Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang melindungi mafia tanah," imbuhnya.
Presiden mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Dirinya tidak ingin konflik agraria di sejumlah daerah terus-menerus berlangsung.
Baca juga: Program PTSL untuk Mencegah Mafia Tanah
"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," pungkas Jokowi.
Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik. Selain itu, pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
"Saya beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi penyelesaian kasus tanah. Setiap tahun, saya menerima kelompok tani yang rela jauh-jauh datang. Bahkan, ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan yang terdampak konflik agraria," tandasnya.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved