Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor.
"Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Rabu (22/9).
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah menginstruksikan Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat. Serta, menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria.
Baca juga: Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
"Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang melindungi mafia tanah," imbuhnya.
Presiden mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Dirinya tidak ingin konflik agraria di sejumlah daerah terus-menerus berlangsung.
Baca juga: Program PTSL untuk Mencegah Mafia Tanah
"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya," pungkas Jokowi.
Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik. Selain itu, pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.
"Saya beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi penyelesaian kasus tanah. Setiap tahun, saya menerima kelompok tani yang rela jauh-jauh datang. Bahkan, ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan yang terdampak konflik agraria," tandasnya.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved