Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi kepada masyarakat. Ratusan ribu bidang tanah tersebut berasal dari 127 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi yang menjadi prioritas pada 2021. "Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa, karena betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9).
"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara. Hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," imbuhnya.
Baca juga: Wapres Imbau Waspadai Sengketa dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf
Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.
Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus melanjutkan reformasi agraria. Tujuannya, memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," pungkas Presiden.
"Saya tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambung dia.
Baca juga: Ini Perpres Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang Baru Ditandatangai Presiden
Tidak hanya sertifikat, pemerintah melalui kementerian atau lembaga (K/L) terkait juga menyalurkan bantuan bagi penerima manfaat reforma agraria. Bantuan tersebut berupa modal, bibit, pupuk, hingga pelatihan.
"Tujuannya jelas, agar tanah yang ada bisa lebih produktif. Mmemberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian," tutur Jokowi.
Presiden pun berpesan kepada penerima manfaat reforma agraria untuk menjaga sertipikat tersebut dengan baik. Dirinya tidak ingin benda berharga tersebut rusak, beralih fungsi, bahkan beralih kepemilikan.(OL-11)
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.
BPK telah mengeluarkan laporan evaluasi atas kinerja Badan Bank Tanah. Laporan ini menyoroti aspek tata kelola, akuisisi lahan, dan penyediaan tanah untuk reforma agraria.
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan target swasembada pangan di 2027 terlalu ambisius. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu.
Lewat reforma agraria, akses terhadap tanah menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved