PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi kepada masyarakat. Ratusan ribu bidang tanah tersebut berasal dari 127 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi yang menjadi prioritas pada 2021. "Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa, karena betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9).
"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara. Hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," imbuhnya.
Baca juga: Wapres Imbau Waspadai Sengketa dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf
Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.
Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus melanjutkan reformasi agraria. Tujuannya, memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," pungkas Presiden.
"Saya tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambung dia.
Baca juga: Ini Perpres Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang Baru Ditandatangai Presiden
Tidak hanya sertifikat, pemerintah melalui kementerian atau lembaga (K/L) terkait juga menyalurkan bantuan bagi penerima manfaat reforma agraria. Bantuan tersebut berupa modal, bibit, pupuk, hingga pelatihan.
"Tujuannya jelas, agar tanah yang ada bisa lebih produktif. Mmemberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian," tutur Jokowi.
Presiden pun berpesan kepada penerima manfaat reforma agraria untuk menjaga sertipikat tersebut dengan baik. Dirinya tidak ingin benda berharga tersebut rusak, beralih fungsi, bahkan beralih kepemilikan.(OL-11)
