Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi kepada masyarakat. Ratusan ribu bidang tanah tersebut berasal dari 127 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi yang menjadi prioritas pada 2021. "Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa, karena betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9).
"Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara. Hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan," imbuhnya.
Baca juga: Wapres Imbau Waspadai Sengketa dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf
Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.
Lebih lanjut, dia menegaskan akan terus melanjutkan reformasi agraria. Tujuannya, memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," pungkas Presiden.
"Saya tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usaha mereka. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambung dia.
Baca juga: Ini Perpres Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang Baru Ditandatangai Presiden
Tidak hanya sertifikat, pemerintah melalui kementerian atau lembaga (K/L) terkait juga menyalurkan bantuan bagi penerima manfaat reforma agraria. Bantuan tersebut berupa modal, bibit, pupuk, hingga pelatihan.
"Tujuannya jelas, agar tanah yang ada bisa lebih produktif. Mmemberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian," tutur Jokowi.
Presiden pun berpesan kepada penerima manfaat reforma agraria untuk menjaga sertipikat tersebut dengan baik. Dirinya tidak ingin benda berharga tersebut rusak, beralih fungsi, bahkan beralih kepemilikan.(OL-11)
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
SEKELOMPOK warga yang sempat tinggal di tenda pengungsian pascabencana Palu 2018, berhasil merubah lahan bekas tempat pembuangan sampah menjadi kebun anggur penggerak ekonomi warga sekitar.
Desa Hargorejo di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu wajah keberhasilan program Reforma Agraria.
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
BPRA dapat menyelesaikan tumpang tindih berbagai peraturan mengenai agraria.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved