Menuju Indonesia Emas 2045: Prof Sri Yunanto Tekankan Penguatan Soft Power dan Tata Kelola

UNIVERSITAS Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kembali mengukuhkan pakar baru di jajaran Guru Besar. Prof. Drs. Sri Yunanto, M.Si., Ph.D., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ dalam bidang kepakaran Politik dan Humaniora, Selasa (13/1).

Pengukuhan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43628/M/KPT.KP/2025. 

Dalam prosesi tersebut, Prof. Sri Yunanto menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Dari Variabel Nilai ke Variabel Kebijakan: Pengembangan Soft Power Menuju Indonesia Emas 2045”.

Baca juga : UMJ Bantah Keras Isu Mahar Aksi BEM soal Sampah Tangsel

Indikator Strategis Indonesia Emas

Dalam orasinya, Prof. Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

Dari sisi ekonomi dan kesejahteraan, ia menyebut tingkat kemiskinan harus ditekan hingga nol persen dengan pendapatan per kapita berada pada kisaran US$23.000 hingga US$30.300 per tahun.

Secara global, Indonesia ditargetkan memiliki pengaruh signifikan dengan menempati peringkat 15 besar Global Power Index (GPI). Sementara dari sisi sumber daya manusia dan lingkungan, daya saing SDM ditargetkan mencapai skor 0,73 dan pengurangan emisi gas rumah kaca berada pada angka 50,50%.

Baca juga : Teror dan Intimidasi Influencer, Pakar Hukum UMJ Soroti Perlindungan Kebebasan Berpendapat

“Prediksi ini bukan sekadar mimpi, tetapi didukung proyeksi Indonesia pada 2045 akan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan jumlah penduduk terbesar bersama Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jerman, Nepal, dan Indonesia,” ujarnya.

Kekuatan Soft Power dan Diplomasi

Menurut Prof. Sri Yunanto, kunci untuk mencapai target tersebut terletak pada penguatan soft power, yaitu kemampuan bangsa untuk memiliki daya tarik dan pengaruh di tingkat global tanpa mengandalkan kekuatan militer atau paksaan.

“Bangsa yang mampu diajak bekerja sama adalah bangsa yang dapat meyakinkan negara lain tanpa mengandalkan kekuatan militer atau paksaan. Daya tarik tersebut dibangun melalui kekuatan ekonomi yang baik, iklim investasi yang kondusif, serta regulasi yang tertata, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung,” tegasnya.

Tantangan Tata Kelola dan Kepemimpinan

Meski optimistis, Prof Sri Yunanto tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan internal yang masih dihadapi Indonesia. Ia menyoroti persoalan tata kelola yang masih carut-marut sebagai pekerjaan rumah terbesar pemerintah.

“Masalah terbesar bangsa ini adalah tata kelola yang sejak lama belum tertata dengan baik. Regulasi yang saling tumpang tindih, praktik korupsi dan pungutan liar, hingga birokrasi yang belum akuntabel dan cepat dalam melayani masyarakat, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi,” jelasnya.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa keberhasilan visi ini sangat bergantung pada kepemimpinan politik yang kuat. Para pemimpin diharapkan mampu menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam kebijakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kepemimpinan politik menjadi kunci agar kebijakan dapat diimplementasikan secara strategis dan benar-benar mengarah pada pencapaian Indonesia Emas,” pungkasnya. (RO/Z-1)