Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menyesalkan keterlibatan dua oknum polisi berinisial AMR dan SF yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah Bone, Sulawesi Selatan. Dia meminta Polda Sulsel dan Polres Bone transparan dan akuntabel apabila dua oknum kepolisian tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.
''Jangan sampai ada hal yang ditutupi dalam proses penegakan hukum kepada dua oknum yang diduga menyalahgunakan narkoba,'' kata Andi Rio dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (16/9).
Menurut dia, peristiwa tersebut berdampak pada citra kepolisian karena saat ini institusi tersebut telah dipercaya publik. Karena itu, dia menilai jangan sampai rasa kepercayaan publik menurun kepada Polri, sehingga aparat kepolisian harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya.
Dia menegaskan bahwa perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah jelas, yaitu Polri dapat memberantas narkoba di Indonesia. ''Bukan justru sebaliknya ada oknum aparat kepolisian yang diduga terlibat penyalahgunaan atau melindungi bandar narkoba,'' ujarnya.
Andi Rio mengatakan arahan dan perintah Kapolri harus dapat diimplementasikan secara nyata bagi aparat kepolisian tanpa terkecuali. Karena itu, dia mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat memberikan sanksi tegas serta mendalami keterlibatan oknum kepolisian yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.
''Jangan sampai oknum polisi itu justru bekerjasama atau terlibat dalam jaringan bandar narkoba,'' katanya.
Andi Rio mengatakan kejadian di Bone tersebut menjadi evaluasi bagi pihak Propam Polri dan Polda Sulsel, karena beberapa waktu lalu ditemukan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Dia tidak ingin Sulawesi Selatan menjadi 'surga' bagi para bandar narkoba dan ada oknum polisi yang terlibat atau melindungi bandar narkoba. (Ant/OL-10)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Dalam banyak kasus serupa, perempuan atau istri sering kali berada pada posisi yang sulit untuk menolak pengaruh pasangan.
POLRI akan menggelar tes urine secara serentak terhadap seluruh jajaran anggota menyusul kasus narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved