Sabtu 04 September 2021, 00:03 WIB

Bantah Terima Suap,Bupati Banjarnegara Minta Ditunjukkan Siapa Penyuapnya

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Bantah Terima Suap,Bupati Banjarnegara Minta Ditunjukkan Siapa Penyuapnya

Antara/Dhemas Reviyanto
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di mobil tahanan KPK

 

BUPATI Banjarnegara Budhi Sarwono ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018 . Budhi menantang Lembaga Antikorupsi membuktikan hal tersebut. 

"Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa? Kepada siapa? Silakan ditunjukkan," kata Budhi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 3 September 2021. 

Budhi mengaku tidak pernah menerima uang dari pemborong proyek di wilayahnya. Menurutnya, dirinya telah bekerja untuk memajukan wilayahnya selama menjabat. 

"Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," tutur Budhi. 

Meski tidak merasa menerima uang, Budhi menegaskan akan patuh dengan hukum. Dia akan menjelaskan semua yang diminta KPK dalam kasus tersebut saat diperiksa penyidik ke depannya. 

Baca juga : Disangkakan Terima Suap Rp2,1 Miliar, KPK Tahan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Budhi diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Total, dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus 
orang kepercayaannya selama beraksi. 

Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 

Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya. (Medcom.id/OL-7)

Baca Juga

Dok.Setpres

Jokowi Minta Polri Kawal Investasi di Daerah

👤Dhika kusuma winata 🕔Jumat 03 Desember 2021, 14:40 WIB
Jokowi menyampaikan investasi penting untuk dikawal karena berdampak besar bagi...
DOK DPR RI

Jelang Keberangkatan Haji dan Umrah, Yandri Susanti Ingatkan Pemerintah Bahaya Varian Omicron

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 14:28 WIB
Yandri menambahkan Kementerian Agama harus mengantisipasi penyebaran Omicron agar tak mengganggu keberangkatan jemaah umrah yang baru...
Dok unpad

Golkar Punya Mesin Rebut Suara Pemilih Jokowi dan Prabowo di 2024

👤RO/Micom 🕔Jumat 03 Desember 2021, 14:18 WIB
Airlangga masih punya waktu dua tahun untuk menjadikan dirinya tokoh mercusuar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya