Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung saat ini sedang mendalami kasus dugaan korupsi di PT Pupuk Indonesia (persero). Sejumlah pihak baik dari PT Pupuk maupun eksternal telah dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut.
"Kasus itu sedang kami selidiki, masih tahap penyelidikan. Pokoknya on progress," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus, Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (24/8).
Kendati demikian, Supardi belum menjelaskan secara rinci posisi perkara dugaan rasuah tersebut. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perusahaan pelat merah itu juga belum terungkap.
Baca juga : Koruptor Bisa Ikut Program Antikorupsi, KPK: Seperti Napi Narkoba dan Terorisme
Supardi menyebut jika dalam proses penyelidikan ditemukan alat bukti yang cukup, maka penyidik akan menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. "Hasilnya seperti apa, nanti kita lihat. Jika cukup alat buktinya, akan segera dinaikkan ke tahap penyidikan."
Penyelidikan kasus itu dimulai sejak turunnya Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan JAM-Pidsus No. PRINT-07/M.2/Fd.1/03/2021 pada 18 April lalu. Rasuah di PT Pupuk diduga terjadi pada tahun anggaran 2017-2019. (OL-7)
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
PM Australia John Howard mendapat mosi tidak percaya dari Senat (Majelis Tinggi Parlemen) atas kebijakannya dalam menangani krisis Irak
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Bambang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian khusus pada proses pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sebagai kebutuhan.
Nadiem mengatakan bahwa penyidik telah menjalankan proses hukum kasus ini dengan baik, mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved