Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak ada aset partai yang boleh dialihkan sebagai milik pribadi. Menurutnya, kantor PDIP merupakan harta milik partai sepenuhnya.
Hal itu diungkapkan Megawati saat meresmikan 10 gedung kantor partai baru, yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagai ketua umum partai, dirinya merasa bahagia dengan peresmian yang disimbolisasikan dengan penandatanganan prasasti.
Pada gelombang kali ini, yang ditandatangani adalah 8 kantor DPC setingkat kabupaten/kota, sebuah gedung serbaguna yang diurusi DPD PDIP Banten dan kantor partai di Jakarta Selatan, yang diubah menjadi gedung Sekolah Partai.
Baca juga: Megawati Ingatkan Kader Jangan Terlena di Zona Nyaman
Megawati mengatakan kantor partai adalah milik partai, bukan perorangan. Tentu ini berbeda dengan masa lalu, atau praktik masa kini oleh parpol lain. PDIP dikatakannya mempelopori partai politik dibangun secara struktural sebagai institusi demokrasi. Dalam hal ini, bukan milik pribadi politisi.
"Tempat ini bukanlah tempat perorangan, tapi merupakan aset partai. Keseluruhan aset PDI Perjuangan adalah milik PDI Perjuangan. Nantinya juga melalui proses, diberikan kepada DPP partai," ujar Megawati dalam keterangan resmi, Senin (23/8).
Dia pun meminta seluruh jajaran PDIP untuk membangun partai sebagai rumah rakyat. "Marilah terus bangun partai yang kita sayangi, dengan mewujudkan rumah partai yang saya sebut rumah rakyat," imbuh Megawati.
Baca juga: PDIP Satu Komando Patuhi Larangan Bicara Capres 2024
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan hal senada. Bahkan, Hasto menyebut kantor PDIP di seluruh Indonesia merupakan harta abadi yang dimiliki partai. "Kantor tidak boleh diperjualbelikan. Ini melekat sebagai harta abadi yang dimiliki oleh partai," pungkas Hasto.
Pada acara peresmian itu, baik Megawati maupun Hasto hadir secara virtual. Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Sementara, para Ketua DPP PDIP hadir secara fisik di gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, termasuk Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning.(OL-11)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved