Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak ada aset partai yang boleh dialihkan sebagai milik pribadi. Menurutnya, kantor PDIP merupakan harta milik partai sepenuhnya.
Hal itu diungkapkan Megawati saat meresmikan 10 gedung kantor partai baru, yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagai ketua umum partai, dirinya merasa bahagia dengan peresmian yang disimbolisasikan dengan penandatanganan prasasti.
Pada gelombang kali ini, yang ditandatangani adalah 8 kantor DPC setingkat kabupaten/kota, sebuah gedung serbaguna yang diurusi DPD PDIP Banten dan kantor partai di Jakarta Selatan, yang diubah menjadi gedung Sekolah Partai.
Baca juga: Megawati Ingatkan Kader Jangan Terlena di Zona Nyaman
Megawati mengatakan kantor partai adalah milik partai, bukan perorangan. Tentu ini berbeda dengan masa lalu, atau praktik masa kini oleh parpol lain. PDIP dikatakannya mempelopori partai politik dibangun secara struktural sebagai institusi demokrasi. Dalam hal ini, bukan milik pribadi politisi.
"Tempat ini bukanlah tempat perorangan, tapi merupakan aset partai. Keseluruhan aset PDI Perjuangan adalah milik PDI Perjuangan. Nantinya juga melalui proses, diberikan kepada DPP partai," ujar Megawati dalam keterangan resmi, Senin (23/8).
Dia pun meminta seluruh jajaran PDIP untuk membangun partai sebagai rumah rakyat. "Marilah terus bangun partai yang kita sayangi, dengan mewujudkan rumah partai yang saya sebut rumah rakyat," imbuh Megawati.
Baca juga: PDIP Satu Komando Patuhi Larangan Bicara Capres 2024
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan hal senada. Bahkan, Hasto menyebut kantor PDIP di seluruh Indonesia merupakan harta abadi yang dimiliki partai. "Kantor tidak boleh diperjualbelikan. Ini melekat sebagai harta abadi yang dimiliki oleh partai," pungkas Hasto.
Pada acara peresmian itu, baik Megawati maupun Hasto hadir secara virtual. Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Sementara, para Ketua DPP PDIP hadir secara fisik di gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, termasuk Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning.(OL-11)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved