PDIP Satu Komando Patuhi Larangan Bicara Capres 2024

POLITIKUS PDI Perjuangan Andreas Pereira menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sepenuhnya berlandaskan kedisiplinan. Instruksi tersebut melarang kader PDIP menanggapi isu calon presiden dan wakil presiden 2024 selain yang berwenang.

"Larangan itu berkaitan dengan dengan disiplin kader. Disiplin kader untuk fokus pada isu. Dalam hal ini bicara dan berkomentar sesuai dengan prioritas kerja partai," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (17/8).

Menurut dia, semua kader PDIP tidak elok membahas isu lain selain penanggulangan pandemi covid-19. Rakyat tengah fokus bangkit dari dampak pandemi ini sehingga semua elite harus membantu.

"Membicarakan pilpres di saat kita sedang menghadapi pandemi, rakyat juga jenuh. Lebih baik kita bantu kerja pemerintah dengan kemampuan dan cara kita untuk menanggulangi covid-19," terangnya.

Terpisah, politikus PDIP lainnya TB Hasanuddin mengatakan instruksi dari Megawati itu akan menjadi pedoman. Semua kader harus tunduk dengan keputusan partai. "Kita akan taat mengikuti instruksi itu. Sampai diumumkan oleh ketum siapa calon presiden dari PDIP," pungkasnya.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengaku selalu mematuhi instruksi tersebut. "Sudah bolak balik saya sampaikan di wawancara puluhan media. Kami belum bicara soal 2024. Kami juga tidak bicara di ruang politik praktis. Kami bicara di ruang politik kebangsaan dan kemanusiaan," tegasnya kepada Media Indonesia, Selasa (17/8).

Mengenai sanksi, kata Hendrawan, semua kader PDIP sudah memahaminya. "Dalam kultur partai kami, kader sudah paham. Tanpa ada sanksi pun kita semua akan menaatinya," pungkasnya.

Megawati mengeluarkan arahan yang ia tandatangani bersama Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Surat dikeluarkan pada 11 Agustus 2021 dengan nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.

Dalam instruksinya, Megawati menegaskan pihak yang berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan capres dan cawapres adalah ketua umum. Ia pun meminta semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan capres dan cawapres.

Pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai. Kemudian, Megawati mendorong kadernya fokus membantu rakyat menangani pandemi covid-19. (P-2)