KPK: Perbaikan Data Bansos Selamatkan Rp10,5 Triliun

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil pencegahan korupsi terkait program pemerintah di masa pandemi covid-19. Perbaikan data penerima bansos yang dilakukan Kementerian Sosial sejauh ini disebut mencegah potensi kerugian keuangan negara senilai Rp10,5 triliun. 

"Kita estimasi sekitar Rp10,5 triliun itu selamat uang negara. Karena Ibu Menteri itu bilang datanya ada tapi saya tidak berikan karena datanya ganda, tidak ada NIK, dan enggak biasa diterangkan oleh daerah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers penyampaian program pencegahan korupsi, Rabu (18/8).

Pahala mengatakan setelah terjadi kasus korupsi bansos covid-19 Jabodetabek KPK langsung memberi rekomendasi kepada Menteri Sosial. Rekomendasi tersebut salah satunya agar bansos tak lagi berbentuk barang karena pengadannya rawan korupsi. 

Kemudian, KPK juga merekomendasikan perbaikan data penerima dengan untuk penggabungan tiga basis yang tersebar di tiga Ditjen Kemensos. Data itu ialah data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Baca juga : KPK Usut Kasus Gratifikasi Pemkab Lampung Utara

Hasilnya, ada 52,5 juta data penerima bantuan ditidurkan karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak adanya NIK atau penerima fiktif, serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda sebagai kontributor data penerima bantuan. 

Saat ini, kata Pahala, Kemensos sudah tidak lagi menggunakan data 52,5 juta penerima bantuan yang bermasalah itu. Dari jumlah data yang ditidurkan itu, KPK menaksir penyelamatan keuangan negara Rp10,5 triliun. 

"Kita apresiasi Kemensos untuk perbaikan data ini dan ke depan kita akan selalu dampingi Kemensos ini karena awal dari ketidaktepatan pemberian itu adalah data," ucapnya. (OL-7)