Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANAK pengusaha dari almarhum Akidi Tio, Heryanti Tio, telah mengutarakan pemberian bilyet giro sebesar Rp2 triliun kepada Polda Sumatera Selatan untuk penanganan covid-19.
Namun, ternyata saldo di rekening giro tersebut tidak cukup. Polisi pun tengah mencari motif Heryanti yang nekat melakukan perbuatan menngarah pada dana hibah bodong.
"Dengan adanya saldo tak mencukupi, tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Penyidik akan mencari motifnya dan apakah maksudnya, kepada 'yang punya itikad baik' untuk menyumbang di Sumatera Selatan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kamis (5/8).
Baca juga: Buntut Prank Akidi Tio Rp2 Triliun, Kapolda Sumsel Potensial Disanksi
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Heryanti memberikan giro Rp2 triliun kepada Polda Sumatera Selatan pada 29 Juli 2021. Bilyet giro tersebut diketahui memiliki jatuh tempo pada 2 Agustus 2021.
Kemudian, penyidik melakukan kliring bersama Heryanti ke bank yang bersangkutan, dengan tujuan mengambil dana Rp2 triliun. Namun, pihak bank memberi keterangan bahwa saldo tidak mencukupi.
"Tanggal 29 Juli, yang bersangkutan memberikan bilyet giro ke Polda Sumsel. Jatuh temponya tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian BG tersebut dikliring penyidik ke bank dengan yang bersangkutan," imbuh Argo.
Baca juga: PPATK Sudah Curiga Sejak Awal Profil Keluarga Akidi Tio
"Kita melaksanakan kliring atau ingin mengambil dana tersebut. Ternyata dari bank itu memberikan keterangan bahwa saldo tidak mencukupi," imbuhnya.
Sejauh ini, tim penyidik dari Polda Sumatera Selatan telah memeriksa lima orang saksi terkait dana hibah dari keluarga pengusaha Akidi Tio. Rinciannya, Heriyanti Tio yang merupakan anak Akidi Tio, Hardi Darmawan selaku dokter pribadi keluarga dan lainnya saudara dari Heriyanti Tio.
"Penyidik sudah meminta keterangan kepada lima orang sementara ini. Nanti, ada juga ahli kami minta keterangan untuk prosesnya oleh penyidik," pungkas Argo.(OL-11)
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
Pemerintahan Trump batalkan perintah mengganti Kepala Kepolisian Washington DC, Pamela Smith, dengan Kepala DEA.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump ambil alih kepolisian dan pengerahan Garda Nasional.
Presiden Donald Trump kerahkan 800 personel Garda Nasional ke Washington DC untuk pemberantasan kejahatan dan tunawisma.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved