Jumat 30 Juli 2021, 17:58 WIB

Soal Tuntutan Juliari, KPK: Kami Paham Suasana Kebatinan Masyarakat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Soal Tuntutan Juliari, KPK: Kami Paham Suasana Kebatinan Masyarakat

MI/Susanto
Terdakwa mantan Mensos Juliari Batubara seusai menjalani sidang tuntutan secara virtual.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan tuntutan 11 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial Juliari Batubara, sesuai dengan fakta persidangan dan norma hukum. 

Lembaga antirasuah memahami keinginan masyarakat, namun penegakan hukum tetap dilakukan dengan cara yang benar seturut aturan.

"KPK memahami suasana kebatinan masyarakat dalam perkara yang menyangkut hak sosial. Namun, kami berharap hal tersebut tidak menjadi alasan untuk beropini yang kontraproduktif," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (30/7).

Baca juga: Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Bansos

"Dalam upaya penegakan hukum, kita tentu harus patuh dan taat terhadap norma-norma hukum. Termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Ali menyebut KPK juga memahami kasus korupsi bansos di tengah pandemi covid-19 menjadi perhatian semua pihak. KPK menyatakan perkara ini masih terus dikembangkan. Sejauh ini, KPK baru mengusut pidana penyuapan dan pengembangannya akan masuk ke pasal lain, seperti kerugian negara.

"Sejauh ini, kami pastikan bahwa penerapan pasal TPK (tindak pidana korupsi) pada seluruh hasil tangkap tangan KPK adalah terkait penyuapan. Hal tersebut mendasar pada hasil penyelidikannya," jelas Ali.

Baca juga: Tuntutan Rendah Juliari, ICW: Kontradiktif dengan Sesumbar Pimpinan KPK

Kasus bansos covid-19 yang saat ini disidangkan bermula dari operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, lembaga antirasuah baru menerapkan pasal suap. Pihaknya saat ini masih menyelidiki unsur kerugian negara, agar bisa mengembangkan kasus dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Diketahui, KPK menuntut eks Mensos Juliari 11 tahun penjara. Jaksa KPK menerapkan Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 UU Tipikor. Hukuman maksimal dalam pasal itu, yakni seumur hidup atau 20 tahun dan paling singkat 4 tahun. Namun, sebagian kalangan mengkritik tuntutan tersebut, karena dinilai tidak maksimal.(OL-11)
 

Baca Juga

Antara

Korban Kebiadaban KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

👤Emir Chairullah 🕔Senin 20 September 2021, 20:25 WIB
"Tidak benar berita yang beredar karena kami semua menjadi korban aksi penganiayaan yang dilakukan KKB, Senin lalu (13/9)," kata...
MI/anggoro

Pengamanan Serangan Siber Terkendala Anggaran dan Regulasi

👤Putra Ananda 🕔Senin 20 September 2021, 20:00 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan mengamini bahwa BSSN perlu mendapatkan penguatan peran pada sisi anggaran maupun...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Penyerangan KKB, Muhadjir: Layanan Kesehatan Tidak boleh Mandek

👤 Atalya Puspa 🕔Senin 20 September 2021, 18:44 WIB
Ia mengungkapkan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan rotasi nakes di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bendungan Rakyat

\PEMERINTAH berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya