Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan melayangkan somasi kepada ICW terkait tuduhan keterlibatan dirinya dalam bisnis obat Ivermectin.
Dalam 24 jam, ICW dan penelitinya Egi Primayogha harus bisa memberikan bukti-bukti dari tuduhan tersebut.
"Kami memberikan kesempatan supaya ini fair, supaya tidak dianggap Pak Moeldoko melakukan kekuasaan sewenang-wenang seakan antikritik. Saya memberi kesempatan kepada ICW dan Egi, 1 kali 24 jam, untuk membuktikan tuduhannya," ujar Otto dalam konferensi pers, Kamis (29/8).
Jika tidak bisa memberi bukti, ICW harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa dan mencabut pernyataan tersebut.
Hal tersebut harus dilakukan untuk membersihkan nama baik mantan panglima TNI yang sudah terlanjur tercemar.
"Kalau itu tidak dilakukan, kalau ICW tidak bisa membuktikan dan tidak mau meminta maaf, dengan sangat menyesal kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib," tegasnya.
Otto berpandangan, jika ICW tidak mampu membeberkan bukti, perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana tentang informasi dan transaksi elektronik.
Sebelumnya, melalui keterangan pers, ICW menyebut Moeldoko mempunyai hubungan dengan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories Sofia Koswara, perusahaan yang memproduksi Ivermectin.
Menurut lembaga antirasuah itu, Sofia juga direktur di PT Noorpay Perkasa, sebuah perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah anak Moeldoko, Joanina Rachma.
Dari situ, ICW mengungkap adanya keterkaitan antara Moeldoko dan bisnis ivermectin yang selama ini dianggap bisa meringangkan gejala yang diderita pasien covid-19.
Otto sendiri menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT Harsen sebagai produsen ivermectin.
Moeldoko, lanjut dia, bukanlah pemilik, pemegang saham, direktur atau pejabat dengan jabatan apapun.
"Benar memang saudara Joanina Rachma adalah pemegang saham PT Noorpay. Kalau ini kan wajar orang berbisnis. Dia punya hak keperdataan untuk berbisnis tetapi Pak Moeldoko baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai kepala staf presiden tidak ada hubungannya dengan PT Noorpay. Tuduhan ini ngawur dan menyesatkan," jelasnya. (Pra/OL-09)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Kualitas pendidikan bisnis menjadi faktor penentu daya saing nasional. Standar global bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Bersama istrinya, Kak Ciwid, Pakde Prayogo membangun HIQWEEN sebagai solusi masalah flek hitam.
Jika geocoding tradisional sering kali hanya menempatkan pin di tengah bangunan atau jalan utama, inovasi ini memungkinkan pengguna menentukan titik presisi hingga ke pintu masuk gedung.
Pertama, Rezky telah meresmikan lapangan padelnya di kawasan Bintaro. Terbaru, ia baru saja membuka Monarch Padel Club di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Sabtu, (14/2).
MENUTUP 2025, pertumbuhan bisnis BRI Life meningkat signifikan. Ini ditunjukkan oleh pertumbuhan profit meningkat 25,4% dari Rp760,4 miliar pada 2024 menjadi Rp954 miliar pada 2025.
Ajang Business Matching Indonesia–Korea sukses digelar pada 21 Januari 2026 di Marina Bay Seoul Hotel & Resort, Korea Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved