Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA DPR RI Puan Maharani terus menyoroti kenaikan angka kasus baru Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Dia meminta vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali tidak terhenti dan bahkan dipercepat.
“Seperti fokus vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali ketika kasus tinggi, sekarang vaksinasi juga harus fokus ke luar Pulau Jawa dan Bali yang angka kasusnya naik,” tegas Puan di Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Mantan Menko PMK ini mengatakan, ketersediaan stok vaksin harus dipastikan pula tersebar ke daerah-daerah yang menjadi perhatian. Setidaknya, vaksinasi dosis pertama harus menjangkau seluas-luasnya warga. “Segera selesaikan vaksinasi pertama dengan cakupan seluas mungkin,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan: Cegah Luar Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19
Hingga Selasa (27/7/2021), ada 45.278.549 orang telah mendapatkan vaksinasi pertama dan 18.666.343 orang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang tervaksinasi secara nasional.
“Vaksinasi kita akan terus kejar-kejaran dengan laju penularan sampai mencapai herd immunity. Jadi vaksinasi tidak boleh terhenti karena stok vaksin kosong,” tegas Puan mendorong pemerintah untuk terus menambah ketersediaan vaksin.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, sebaran dan percepatan vaksinasi yang terus meluas ke luar Jawa-Bali bisa meminimalisir risiko di daerah-daerah di zona merah. “Cegah dari sekarang situasi buruk yang terjadi di Jawa dan Bali terulang lagi di luar kedua wilayah, dengan percepatan vaksinasi,” kata mantan Puan.
Baca Juga: Puan Maharani: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya
Dia mengatakan, menjadikan luar Pulau Jawa dan Bali fokus untuk vaksinasi penting dilakukan segera, karena ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali pun lebih terbatas. Keterlambatan pencegahan akan membuat situasi lebih buruk dapat terjadi.
“Percepatan vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali adalah upaya tepat mencegah perpindahan episentrum Covid-19 di situasi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas,” tegas Puan.
Kementerian Kesehatan pada Selasa (27/7/2021) menyatakan masih ada stok 50 juta dosis vaksin tersedia hingga pertengahan Agustus 2021. Stok juga disebut akan bertambah lagi 45 juta dosis pada awal Agustus 2021 dengan target total 440 juta dosis vaksin masuk ke Indonesia di sepanjang 2021.
Target pemerintah vaksinasi ke 1,5 juta orang per hari pun belum terealisasi. Pada data hingga hari itu, penerima vaksinasi dosis pertama bertambah 550.229 orang dan penerima dosis kedua bertambah 536.465 orang. (RO/OL-10)
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved