Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR RI Puan Maharani terus menyoroti kenaikan angka kasus baru Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Dia meminta vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali tidak terhenti dan bahkan dipercepat.
“Seperti fokus vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali ketika kasus tinggi, sekarang vaksinasi juga harus fokus ke luar Pulau Jawa dan Bali yang angka kasusnya naik,” tegas Puan di Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Mantan Menko PMK ini mengatakan, ketersediaan stok vaksin harus dipastikan pula tersebar ke daerah-daerah yang menjadi perhatian. Setidaknya, vaksinasi dosis pertama harus menjangkau seluas-luasnya warga. “Segera selesaikan vaksinasi pertama dengan cakupan seluas mungkin,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan: Cegah Luar Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19
Hingga Selasa (27/7/2021), ada 45.278.549 orang telah mendapatkan vaksinasi pertama dan 18.666.343 orang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang tervaksinasi secara nasional.
“Vaksinasi kita akan terus kejar-kejaran dengan laju penularan sampai mencapai herd immunity. Jadi vaksinasi tidak boleh terhenti karena stok vaksin kosong,” tegas Puan mendorong pemerintah untuk terus menambah ketersediaan vaksin.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, sebaran dan percepatan vaksinasi yang terus meluas ke luar Jawa-Bali bisa meminimalisir risiko di daerah-daerah di zona merah. “Cegah dari sekarang situasi buruk yang terjadi di Jawa dan Bali terulang lagi di luar kedua wilayah, dengan percepatan vaksinasi,” kata mantan Puan.
Baca Juga: Puan Maharani: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya
Dia mengatakan, menjadikan luar Pulau Jawa dan Bali fokus untuk vaksinasi penting dilakukan segera, karena ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali pun lebih terbatas. Keterlambatan pencegahan akan membuat situasi lebih buruk dapat terjadi.
“Percepatan vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali adalah upaya tepat mencegah perpindahan episentrum Covid-19 di situasi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas,” tegas Puan.
Kementerian Kesehatan pada Selasa (27/7/2021) menyatakan masih ada stok 50 juta dosis vaksin tersedia hingga pertengahan Agustus 2021. Stok juga disebut akan bertambah lagi 45 juta dosis pada awal Agustus 2021 dengan target total 440 juta dosis vaksin masuk ke Indonesia di sepanjang 2021.
Target pemerintah vaksinasi ke 1,5 juta orang per hari pun belum terealisasi. Pada data hingga hari itu, penerima vaksinasi dosis pertama bertambah 550.229 orang dan penerima dosis kedua bertambah 536.465 orang. (RO/OL-10)
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved