Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19. Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100% lebih dalam sepekan terakhir.
“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7/2021).
Oleh karena itu, kata Puan, aparat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat di wilayahnya masing-masing, khususnya yang masuk zona merah atau yang melaksanakan PPKM Level 4. “Karena sesiap apapun faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan Maharani: Jaga Kepercayaan Masyarakat
Di samping itu, lanjut Puan, testing dan tracing harus ditingkatkan secara masif per daerah. Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui. “Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus,“ ujar Puan.
Selain testing dan tracing, kata Puan, pemerintah daerah juga harus menfasilitasi tempat isolasi terpusat. Sementara untuk pasien yang memilih isoman, harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan dukungan masyarakat.
"Harus betul-betul dihindari kasus pasien meninggal saat isoman. Ini soal nyawa,” tegas Puan.
Baca Juga:Puan Sebut Perlu Kesadaran Masyarakat Saat Makan di Tempat
Selain pengawasan, lanjut Puan, pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa, yakni dengan menambah kapasitas faskes beserta tenaga kesehatannya, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan juga oksigen.
“Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa,” tegas almunus Universitas Indonesia ini.
Mantan Menko PMK ini berharap pemerintah menambah kapasitas produksi dan distrubusi obat serta oksigen ke kabupaten/kota yang kini masuk zona merah atau melaksanakan PPKM Level 4.
“Kalau pemerintah sudah memutuskan untuk mendatangkan obat dan oksigen dari luar negeri, prosesnya harus lebih cepat. Karena proses pengadaan ini berkejar-kejaran dengan laju penularan yang cepat,” kata Puan.
Dia berharap pasokan oksigen ke daerah-daerah di Jawa yang laju penularannya sudah landai, bisa dialihkan ke luar Jawa yang tingkat infeksinya sudah tinggi.
“Jangan sampai stok oksigen menumpuk di daerah yang sudah landai,” ujar Puan.
Di sisi lain, kata Puan, proses vaksinasi di luar Jawa juga harus terus digenjot. “Pengawasan PPKM, mitigasi dan vaksinasi adalah proses yang harus simultan. Tidak boleh salah satunya terhenti,” ujarnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa yang melaksanakan PPKM Level 4. Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (RO/OL-10)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pariwisata berkelanjutan melalui aksi Beach Clean Up di Pantai Kelan, Bali.
Lisa Blackpink tertangkap kamera asyik joget di beach club Bali. Videonya viral dan ramai komentar netizen!
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Saat ini, Pura Segara Giri Wisesa melayani tiga ritual besar, yaitu Melasti, Ngayud atau penghayutan, dan Penglukatan (pembersihan diri).
ORGANISASI Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali menggelar aksi bersih-bersih sampah di Pantai Mertasari, Minggu (15/2).
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved