Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19. Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100% lebih dalam sepekan terakhir.
“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7/2021).
Oleh karena itu, kata Puan, aparat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat di wilayahnya masing-masing, khususnya yang masuk zona merah atau yang melaksanakan PPKM Level 4. “Karena sesiap apapun faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan Maharani: Jaga Kepercayaan Masyarakat
Di samping itu, lanjut Puan, testing dan tracing harus ditingkatkan secara masif per daerah. Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui. “Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus,“ ujar Puan.
Selain testing dan tracing, kata Puan, pemerintah daerah juga harus menfasilitasi tempat isolasi terpusat. Sementara untuk pasien yang memilih isoman, harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan dukungan masyarakat.
"Harus betul-betul dihindari kasus pasien meninggal saat isoman. Ini soal nyawa,” tegas Puan.
Baca Juga:Puan Sebut Perlu Kesadaran Masyarakat Saat Makan di Tempat
Selain pengawasan, lanjut Puan, pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa, yakni dengan menambah kapasitas faskes beserta tenaga kesehatannya, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan juga oksigen.
“Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa,” tegas almunus Universitas Indonesia ini.
Mantan Menko PMK ini berharap pemerintah menambah kapasitas produksi dan distrubusi obat serta oksigen ke kabupaten/kota yang kini masuk zona merah atau melaksanakan PPKM Level 4.
“Kalau pemerintah sudah memutuskan untuk mendatangkan obat dan oksigen dari luar negeri, prosesnya harus lebih cepat. Karena proses pengadaan ini berkejar-kejaran dengan laju penularan yang cepat,” kata Puan.
Dia berharap pasokan oksigen ke daerah-daerah di Jawa yang laju penularannya sudah landai, bisa dialihkan ke luar Jawa yang tingkat infeksinya sudah tinggi.
“Jangan sampai stok oksigen menumpuk di daerah yang sudah landai,” ujar Puan.
Di sisi lain, kata Puan, proses vaksinasi di luar Jawa juga harus terus digenjot. “Pengawasan PPKM, mitigasi dan vaksinasi adalah proses yang harus simultan. Tidak boleh salah satunya terhenti,” ujarnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa yang melaksanakan PPKM Level 4. Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (RO/OL-10)
Pengenalan metode ini serangkaian program PKM yang diselenggarakan di Desa Batuan dengan melibatkan tim PKK Desa Batuan, Sukawati-Gianyar sejak Minggu (3/8).
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki jabatan ganda dengan merangkap sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025-2030.
SIKAP politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan besok, Sabtu (2/8) dalam rangkaian Kongres ke-6 PDIP di Bali
BNPT bersama FKPT Provinsi Bali menyelenggarakan Lomba Gelar Budaya bertajuk Suara Damai Nusantara (SUDARA) guna memperkuat ketahanan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA/sederajat
KLEO Seminyak resmi dibuka pada 20 Juli lalu sebagai properti pertama dari jenama JdV by Hyatt di Asia Tenggara.
BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali melakukan pemeriksaan secara ketat kepada seluruh penumpang yang masuk melalui Bandara i I Gusti Ngurah Rai Bali dalam beberapa hari terakhir.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved