Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah di luar Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19. Sebab, penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali, sudah mencapai 100% lebih dalam sepekan terakhir.
“Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggi di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7/2021).
Oleh karena itu, kata Puan, aparat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat di wilayahnya masing-masing, khususnya yang masuk zona merah atau yang melaksanakan PPKM Level 4. “Karena sesiap apapun faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan Maharani: Jaga Kepercayaan Masyarakat
Di samping itu, lanjut Puan, testing dan tracing harus ditingkatkan secara masif per daerah. Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui. “Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus,“ ujar Puan.
Selain testing dan tracing, kata Puan, pemerintah daerah juga harus menfasilitasi tempat isolasi terpusat. Sementara untuk pasien yang memilih isoman, harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan dukungan masyarakat.
"Harus betul-betul dihindari kasus pasien meninggal saat isoman. Ini soal nyawa,” tegas Puan.
Baca Juga:Puan Sebut Perlu Kesadaran Masyarakat Saat Makan di Tempat
Selain pengawasan, lanjut Puan, pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa, yakni dengan menambah kapasitas faskes beserta tenaga kesehatannya, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan juga oksigen.
“Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa,” tegas almunus Universitas Indonesia ini.
Mantan Menko PMK ini berharap pemerintah menambah kapasitas produksi dan distrubusi obat serta oksigen ke kabupaten/kota yang kini masuk zona merah atau melaksanakan PPKM Level 4.
“Kalau pemerintah sudah memutuskan untuk mendatangkan obat dan oksigen dari luar negeri, prosesnya harus lebih cepat. Karena proses pengadaan ini berkejar-kejaran dengan laju penularan yang cepat,” kata Puan.
Dia berharap pasokan oksigen ke daerah-daerah di Jawa yang laju penularannya sudah landai, bisa dialihkan ke luar Jawa yang tingkat infeksinya sudah tinggi.
“Jangan sampai stok oksigen menumpuk di daerah yang sudah landai,” ujar Puan.
Di sisi lain, kata Puan, proses vaksinasi di luar Jawa juga harus terus digenjot. “Pengawasan PPKM, mitigasi dan vaksinasi adalah proses yang harus simultan. Tidak boleh salah satunya terhenti,” ujarnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa yang melaksanakan PPKM Level 4. Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (RO/OL-10)
Prakiraan cuaca BMKG menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Bali.
Berdasarkan analisis BBMKG Denpasar, monsun Asia diprakirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai dengan terbentuknya pola pertemuan angin
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pullman Bali Legian Beach menggelar perayaan Imlek 17 Februari 2026 dengan buffet khas oriental, live cooking, Chinese dance, dan suasana hangat kebersamaan.
Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.
GUBERNUR Bali Wayan Koster akan mengalokasikan dana bantuan bagi Pecalang di seluruh desa adat di Bali. Bantuan tersebut per desa sebanyak Rp 50 juta untuk bantuan bagi Pecalang.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved