Selasa 27 Juli 2021, 11:55 WIB

Puan Maharani: Jaga Kepercayaan Masyarakat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Puan Maharani: Jaga Kepercayaan Masyarakat

Ist/DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani.

 

PERUBAHAN atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus mendapat dukungan, atau sebisanya mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Potensi penurunan kepercayaan ini harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga lewat proses yang bisa dipercaya masyarakat.

“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Puan melanjutkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM Level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.

“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” kata Puan.

Antisipasi tersebut, kata Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat ini, apalagi di bawah standar yang berlaku. Menurut Puan, testing bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dimonitor per daerah.

“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” kata mantan Menko PMK ini.

Puan mejelaskan, monitoring data testing per daerah ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan ‘buka-tutup’ per daerah ke depannya.

“Sebaliknya jika testing kurang, dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” kata Puan.

Selain itu, kata Puan, pemerintah juga harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia ini.

Selain itu, kata Puan, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat, misalnya lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

“Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini,” kata Puan. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK: Pengembangan Kasus Bansos Masih Tahap Penyelidikan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 19:11 WIB
Jika sebelumnya kasus bansos covid-19 yang diusut KPK terkait suap, kini pengembangannya sudah menyasar pengadaan barang dan...
MI/PANCA SYURKANI

NasDem Ajak Golkar Berkoalisi, Usung Kandidat yang Layak jadi Capres

👤Putra Ananda 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 18:20 WIB
NasDem memberikan tawaran kepada Partai Golkar untuk membentuk koalisi lebih awal yang dilanjutkan dengan tahapan konvensi calon presiden...
MI/Adam Dwi

Istri Bupati Musi Banyuasin Dicecar Soal Penghasilan Suaminya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 18:14 WIB
Erini Mutia Yufada, istri Bupati Musi Banyuasin nonaktif, menjadi saksi dalam kasus suap yang menjerat suaminya. Penyidik turut mendalami...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya