Jumat 23 Juli 2021, 19:12 WIB

KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

Antara/Reno Esnir
Tersangka kasus korupsi Benur yang juga eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

 

EKS Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan hakim dalam perkara suap ekspor benih lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapinya.

"Terkait upaya hukum yang diajukan oleh para terdakwa maka kami akan siapkan kontra memori banding sebagai bantahan atas dalil upaya hukum dimaksud," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (23/7).

Meski begitu, Ali Fikri mengatakan KPK tidak akan mengajukan banding atas vonis tersebut. KPK menerima putusan hakim atas vonis Edhy.

"Setelah kami pelajari, analisa JPU (jaksa penuntut umum) dalam tuntutannya telah diambil alih majelis hakim dalam pertimbangannya sehingga kami tidak mengajukan upaya hukum banding," ucapnya.

Baca juga : KPK Selisik Dugaan Pembagian Jatah Bansos Bandung Barat

Kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo, mengatakan permohonan banding itu sudah dilayangkan ke pengadilan pada Kamis (22/7) kemarin.

Salah satu alasan pengajuan banding yakni adanya dissenting opinion hakim. Anggota majelis hakim Suparman Nyompa dalam persidangan menilai Edhy Prabowo hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Adapun Edhy dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam perkara suap guna memuluskan pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur. Majelis hakim yang diketuai Albertus Usada juga menjatuhkan hukuman denda Rp400 juta dan pidana uang pengganti sebesar Rp9,687 miliar dan US$77 ribu.

Selain itu, hak politik Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama 3 tahun setelah ia selesai menjalani pidana pokok. (OL-7)

Baca Juga

MI/Moh Irfan

NasDem Terus Galakkan Vaksinasi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 18 Oktober 2021, 13:12 WIB
Vaksinasi yang terus digencarkan dapat mempercepatkan terbentuknya kekebalan...
MI/Susanto

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Panggil DelapanĀ Saksi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 12:25 WIB
Delapan saksi akan diminta keterangan mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah...
Ist/DPR

Anggota DPR Tinjau Program Padat Karya BPJN PUPR Kepulauan Riau

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 11:29 WIB
Legislator Dapil Kepri tersebut mengungkapkan, dana aspirasi yang bersumber dari APBN 2021 itu digunakan melalui program padat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya