Rabu 21 Juli 2021, 17:29 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

DOK DPR RI

 

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer angkat bicara soal permohonan Pencabutan Ijin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas di kalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain: Membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh izin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” papar Demer di Denpasar, Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Puan: 5 Hari Ke depan Krusial, PPKM Darurat Jangan Kendur!

Politisi asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur. Saat itu Satgas Pangan Jawa Timur menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Dari penelusuran media ini menemukan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktek kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak juga desakan dari berbagai kelompok. Dirinya mendukung Menteri Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewenangan yang dimiliki.

“Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas politisi senior Golkar ini dengan nada tegas. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/ BARY FATAHILAH

Cak Imin Siap Calonkan diri Jadi Presiden

👤Putra Ananda 🕔Jumat 21 Januari 2022, 17:15 WIB
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku siap mencalonkan diri sebagai presiden...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jalani Rehabilitasi, Polisi Sebut Proses Hukum Ardhito Pramono Tetap Berjalan

👤Rahmatul Fajri 🕔Jumat 21 Januari 2022, 16:59 WIB
Polisi menyebut proses hukum artis Ardhito Pramono terkait penyalahgunaan narkoba tetap berjalan, meski pelantun lagu 'Bitterlove'...
Dok Kemendagri

Webinar Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 21 Januari 2022, 16:25 WIB
Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya