Rabu 21 Juli 2021, 17:29 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Negara tidak Boleh Kalah dengan Cukong

DOK DPR RI

 

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer angkat bicara soal permohonan Pencabutan Ijin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas di kalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain: Membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh izin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” papar Demer di Denpasar, Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Puan: 5 Hari Ke depan Krusial, PPKM Darurat Jangan Kendur!

Politisi asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur. Saat itu Satgas Pangan Jawa Timur menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Dari penelusuran media ini menemukan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktek kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak juga desakan dari berbagai kelompok. Dirinya mendukung Menteri Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewenangan yang dimiliki.

“Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas politisi senior Golkar ini dengan nada tegas. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Susanto

KSP: Jangan Buang Energi desak Jokowi Mundur

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 27 Juli 2021, 18:10 WIB
Ketimbang menghabiskan energi untuk hal tersebut, ia meminta masyarakat membantu pemerintah menangani pandemi yang hingga sekarang belum...
Antara

Kontras: Ikut Tangani Pandemi, Peran TNI-BIN-Polri Perlu Dievaluasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 17:59 WIB
Kontras menilai pelibatan TNI, BIN dan Polri dalam penanganan pandemi covid-19, tidak sesuai koridor dan menimbulkan ketakutan...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Peringati Kudatuli, PDIP Kenang Pembungkaman Demokrasi oleh Orba

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 17:39 WIB
Hasto menjelaskan, di Kantor DPP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Saling Jaga dari Serangan Virus

PANDEMI covid-19 telah berdampak besar bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan harian, seperti ojek daring, buruh harian, dan pekerja lepas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya