Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi adanya laporan itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andriyanto menuturkan pihaknya masih akan mengumpulkan bahan untuk kebutuhan penyidik.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa Kabupaten," ungkap Agus, Rabu (30/6).
"Laporan tertulis untuk kita dalami makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari Beliau (Risma)," tambah Agus.
Baca juga : Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa
Berdasarkan keterangan dari Risma, terdapat oknum-oknum pendamping PKH yanh melakukan penyelewengan. Namun, Agus belum bisa menjelaskan di wilayah mana saja dan dalam bentuk apa penyelewengan tersebut.
"Masih didalami," singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengamuk usai mendapati Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang tega selama tiga tahun menyelewengkan dana bantuan senilai Rp400 juta.
Adapun awal mulanya kasus ini terungkap usai Risma melakukan kunjungan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sejumlah warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan dalam program PKH , ternyata tidak pernah menerima dan merasakan bantuan tersebut. (OL-2)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved