Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi adanya laporan itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andriyanto menuturkan pihaknya masih akan mengumpulkan bahan untuk kebutuhan penyidik.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa Kabupaten," ungkap Agus, Rabu (30/6).
"Laporan tertulis untuk kita dalami makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari Beliau (Risma)," tambah Agus.
Baca juga : Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa
Berdasarkan keterangan dari Risma, terdapat oknum-oknum pendamping PKH yanh melakukan penyelewengan. Namun, Agus belum bisa menjelaskan di wilayah mana saja dan dalam bentuk apa penyelewengan tersebut.
"Masih didalami," singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengamuk usai mendapati Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang tega selama tiga tahun menyelewengkan dana bantuan senilai Rp400 juta.
Adapun awal mulanya kasus ini terungkap usai Risma melakukan kunjungan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sejumlah warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan dalam program PKH , ternyata tidak pernah menerima dan merasakan bantuan tersebut. (OL-2)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved