Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menanggapi adanya laporan itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andriyanto menuturkan pihaknya masih akan mengumpulkan bahan untuk kebutuhan penyidik.
"Masih lidik untuk kumpulkan bahan keterangan dan informasi dari beberapa Kabupaten," ungkap Agus, Rabu (30/6).
"Laporan tertulis untuk kita dalami makanya masih lidik untuk memperkuat data dan informasi dari Beliau (Risma)," tambah Agus.
Baca juga : Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa
Berdasarkan keterangan dari Risma, terdapat oknum-oknum pendamping PKH yanh melakukan penyelewengan. Namun, Agus belum bisa menjelaskan di wilayah mana saja dan dalam bentuk apa penyelewengan tersebut.
"Masih didalami," singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengamuk usai mendapati Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang tega selama tiga tahun menyelewengkan dana bantuan senilai Rp400 juta.
Adapun awal mulanya kasus ini terungkap usai Risma melakukan kunjungan di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sejumlah warga yang sudah terdata sebagai penerima bantuan dalam program PKH , ternyata tidak pernah menerima dan merasakan bantuan tersebut. (OL-2)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved