Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga mantan pegawai pajak Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta yang divonis bersalah dalam perkara suap pajak perusahaan distributor kendaraan mewah Jaguar, Land Rover, dan Bentley.
Ketiga pegawai pajak itu yakni Hadi Sutrisno, Jumari, dan M Naim Fahmi, dijebloskan KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung.
"Jaksa eksekusi telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 12 November 2020 juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (18/6).
Dalam kasus itu, ketiganya dinyatakan bersalah menerima suap dari pihak PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) yang merupakan dealer kendaraan Jaguar, Land Rover, dan Bentley. Suap diberikan terkait penetapan restitusi pajak PT WAE 2015 dan 2016.
Baca juga : Nurul Ghufron Tidak Terima Dianggap Gak Paham Usulan TWK
Ketiganya dinyatakan bersalah menerima duit US$96.375 dari Komisaris PT WAE Darwin Maspolim. Uang diberikan agar menyetujui permohonan lebih bayar pajak PT WAE. Perbuatan ketiganya dilakukan bersama-sama dengan Kepala Pelayanan KPPP PMA Tiga Jakarta saat itu, Yul Dirga.
Dalam perkara itu, ketiganya divonis lebih berat di tingkat banding. Hadi Sutrisno dan M Naim divonis 6 tahun penjara. Adapun Jumari divonis 5 tahun.
Pada vonis pengadilan tingkat pertama, Hadi dan Jumari dihukum 3 tahun penjara sedangkan Naim divonis 5 tahun penjara. (OL-2)
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved