Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi tiga mantan pegawai pajak Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta yang divonis bersalah dalam perkara suap pajak perusahaan distributor kendaraan mewah Jaguar, Land Rover, dan Bentley.
Ketiga pegawai pajak itu yakni Hadi Sutrisno, Jumari, dan M Naim Fahmi, dijebloskan KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung.
"Jaksa eksekusi telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 12 November 2020 juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (18/6).
Dalam kasus itu, ketiganya dinyatakan bersalah menerima suap dari pihak PT Wahana Auto Ekamarga (PT WAE) yang merupakan dealer kendaraan Jaguar, Land Rover, dan Bentley. Suap diberikan terkait penetapan restitusi pajak PT WAE 2015 dan 2016.
Baca juga : Nurul Ghufron Tidak Terima Dianggap Gak Paham Usulan TWK
Ketiganya dinyatakan bersalah menerima duit US$96.375 dari Komisaris PT WAE Darwin Maspolim. Uang diberikan agar menyetujui permohonan lebih bayar pajak PT WAE. Perbuatan ketiganya dilakukan bersama-sama dengan Kepala Pelayanan KPPP PMA Tiga Jakarta saat itu, Yul Dirga.
Dalam perkara itu, ketiganya divonis lebih berat di tingkat banding. Hadi Sutrisno dan M Naim divonis 6 tahun penjara. Adapun Jumari divonis 5 tahun.
Pada vonis pengadilan tingkat pertama, Hadi dan Jumari dihukum 3 tahun penjara sedangkan Naim divonis 5 tahun penjara. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved