Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berusaha memaksimalkan penggunaan anggaran pagu indikatif belanja pada RAPBN 2022 sebesar Rp.1.948.783.392.000 secara efektif dan efisien.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6), Menpora juga tidak mengajukan tambahan anggaran pada usulan perubahan. Pernyataan Menpora mendapat apresiasi dari Komisi X DPR.
Selain tidak mengusulkan tambahan anggaran, Menpora Amali mengatakan Kemenpora akan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Kalau di Komisi X saya minta tambahan berapa pun pasti akan dipenuhi. Kita maksimalkan saja, efektifkan apa yang sudah menjadi bagian dalam pagu indikatif ini.” ungkap Amali.
Setelah mendengar paparan Menpora Amali, Komisi X menyetujui anggaran dan memberikan apresiasi karena dinilai mampu memaksimalkan anggaran.
Salah satu apresiasi datang dari anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira.
Andreas menilai anggaran Kemenpora tidak sebanding dengan tugas dan kewenangannya yang melakukan tugas pembinaan para atlet dan pengembangan pemuda.
Pada kesempatan sebelumnya untuk rapat kerja kali ini, Menpora Amali diberi kesempatan untuk memaparkan bahwa pihaknya mengajukan anggaran pagu indikatif belanja pada RAPBN 2022
Menpora menjelaskan anggaran ini terbagi untuk sejumlah unit utama diantaranya Sekretariat, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Olahraga Nasional, Deputi Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Museum Olahraga dan 34 Staker Dekontrasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ditambah biaya PPITKON, ROSN dan LPDUK.
Anggaran ini terbagi juga untuk pagu program dan antarfungsi. Untuk program antara lain program dukungan manajemen, program kepemudaan, dan program keolahragaan. Sementara untuk anggaran fungsi, antara lain untuk fungsi layanan, dan fungsi pendidikan dan fungsi pariwisata sebesar.
Andreas pun mengapresiasi kepada Kemenpora karena telah menyampaikan secara detail terkait penganggaran dan juga target-target pencapaian untuk atlet.
“Bahkan sampai medali-medali pun dihitung semua. Ini luar biasa, memang itu, kalau olahraga harus ada ukurannya yang dicapai dan apa targetnya,” pungkas Andreas.
Anggota Fraksi Gerindra, Elnino Mohi yang menilai Menpora walaupun anggarannya dinilai kecil apabila dibandingkan dengan kementerian lainnya, tapi Amali mampu mengoptimalkan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan.
“Ini kementerian fasilitasnya bintang satu tapi tuntutannya bintang lima. Tetap menjadi salah satu menteri yang terbaik, sukses dan tetap mengharumkan nama kami keluarga beliau semua yang ada di Gorontalo,” ucap Elnino Mohi.
Apresiasi juga disampaikan anggota dari Fraksi PKB, Muhammad Kadafi.
Dia secara khusus memuji upaya Menpora Amali yang menaikkan anggaran kepemudaan dari total anggaran yang diajukan tersebut. Untuk anggaran kepemudaan naik menjadi Rp183.878.339.200 dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp118.694.371.000.
“Kami memberikan apresiasi atas inisiasi dari Kemenpora untuk menaikkan anggaran bagian kepemudaan. Ini merupakan suatu terobosan agar para pemuda kita dalam kondisi pandemi ini bisa tetap produktif dan aktif.” harapnya.
Sementara itu, anggota F-PKS, Ledia Hanifa Amaliah juga mengapresiasi Menpora Amali yang mengupayakan meningkatkan anggaran fungsi kepemudaan dalam RKP tahun 2022.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong Kemenpora untuk mengumpulkan kembali Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) dari tahun-tahun sebelumnya dalam sebuah forum.
Mereka diharapkan menjadi panutan penjuru pemuda pancasila supaya mereka dapat diteladani oleh pemuda-pemuda seusianya yang tinggal di sekitarnya.
“Untuk para pemuda kita, pak menteri walaupun kami yakin ini sedikit sekali anggarannya tidak akan mengurangi semangat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk terus memberikan yang terbaik untuk pemuda-pemuda Indonesia,” harapnya. (And/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Ketua Umum PB PII, Abdul Kohar Ruslan, menegaskan bahwa tantangan organisasi pelajar saat ini semakin dinamis, terutama dengan dominasi Generasi Z yang sangat lekat dengan dunia digital.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
Peter secara terbuka menyoroti masalah mendasar yang menjadi pekerjaan rumah yaitu munculnya polarisasi di tenis meja setelah adanya Indonesia Pingpong League (IPL).
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memaparkan 28 agenda besar Kemenpora untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (27/1).
KONTINGEN Indonesia sukses menutup perjuangan di ajang ASEAN Para Games (APG) Ke-13 Tahun 2025 di Thailand.
Pansel terdiri dari lima orang yang diketuai Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) RI Gunawan Suswantoro.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved