Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait perbandingan penanganan kasus korupsi yang nilainya disebut lebih rendah dari Kejaksaan Agung. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut KPK hanya menangani kasus dengan kerugian negara hanya senilai Rp114,8 miliar sepanjang 2020.
"Beberapa data yang disampaikan ICW kepada publik di antaranya soal jumlah penanganan perkara oleh KPK 2020 pun sangat keliru dan telah kami koreksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (15/6).
KPK menepis data itu dan menyebut penanganan kasus yang dilakukan jumlahnya jauh lebih besar. Ali Fikri mencontohkan beberapa kasus antara lain perkara korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau, yang nilai kerugiannya mencapai Rp475 miliar. Kemudian, kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia yang nilai kerugiannya Rp315 miliar dan kasus PT Waskita Karya nilainya Rp202 miliar.
"Beberapa perkara lainnya saat ini masih diselesaikan KPK baik pada tahap penyidikan maupun persidangan," imbuh Ali Fikri.
Ali Fikri juga menyampaikan pengembalian aset kasus korupsi sepanjang 2020 sebesar Rp293,9 miliar yang sudah disetor ke kas negara. Di pencegahan korupsi, tambahnya, KPK juga sudah menyelamatkan aset ratusan triliun rupiah sepanjang 2020.
"Kerja nyata KPK sebagai upaya penyelamatan potensi kerugian negara melalui pemulihan penertiban dan optimalisasi aset barang milik negara dan pemerintah daerah pada 2020 senilai Rp592,4 triliun," ucapnya.
Ali Fikri menyatakan data-data itu sebelumnya sudah disampaikan komisi antirasuah pada laporan akhir tahun Desember 2020 lalu.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung mengutip data ICW membandingkan penanganan kasus kedua lembaga penegak hukum itu. Arsul menyebut Kejaksaan Agung berhasil menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian Rp56,7 triliun sepanjang 2020, sedangkan KPK hanya Rp114,8 miliar. (OL-8)
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KPK memperluas penggeledahan ke rumah legislator Jabar Ono Surono di Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved