Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia berada di angka 3,88 pada 2021. Posisi itu mengalami peningkatan 0,04 poin dari IPAK 2020 yang kala itu di level 3,84.
IPAK dihitung dengan skala 0 hingga 5. Bila angka IPAK makin mendekati angka 5, maka diartikan masyarakat Indonesia makin antikorupsi. Sedangkan bila angka IPAK cenderung mendekati angka 0, maka masyarakat permisif terhadap korupsi.
"Ini ada di atas 3,76 yang berarti sangat antikorupsi, karena IPAK kita sekarang 3,88. Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah, karena target dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), IPAK ditargetkan 4,03," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers, Selasa (15/6).
Baca juga : Lusa, Pimpinan KPK Hadiri Pemanggilan Komnas HAM
BPS juga mencatat terjadi kenaikan 0,15 poin terhadap indeks persepsi dari 3,68 di 2020 menjadi 3,83 di 2021. Sedangkan indeks pengalaman relatif sama, yakni 3,90 di 2021 dan 3,91 di 2020.
IPAK 2021 itu didapat BPS dalam survei yang dilakukan pada awal Maret 2021. Dari survei itu pula diketahui masyarakat kota memiliki IPAK lebih tinggi ketimbang masyarakat desa, yakni 3,92 dibanding 3,83.
Dari survei BPS itu juga terlihat masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih tinggi kian antikorupsi. Tercatat IPAK masyarakat dengan pendidikan di bawah SLTA 3,83, setingkat SLTA 3,92, dan di atas SLTA 3,99.
Sedangkan berdasarkan umur, BPS mencatat masyarakat berumur di bawah 40 tahun memiliki IPAK 3,89, masyarakat berumur 40 tahun hingga 59 tahun memiliki IPAK 3,88, dan masyarakat berumur 60 tahun ke atas memiliki IPAK 3,87. (OL-2)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved