Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia berada di angka 3,88 pada 2021. Posisi itu mengalami peningkatan 0,04 poin dari IPAK 2020 yang kala itu di level 3,84.
IPAK dihitung dengan skala 0 hingga 5. Bila angka IPAK makin mendekati angka 5, maka diartikan masyarakat Indonesia makin antikorupsi. Sedangkan bila angka IPAK cenderung mendekati angka 0, maka masyarakat permisif terhadap korupsi.
"Ini ada di atas 3,76 yang berarti sangat antikorupsi, karena IPAK kita sekarang 3,88. Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah, karena target dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), IPAK ditargetkan 4,03," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers, Selasa (15/6).
Baca juga : Lusa, Pimpinan KPK Hadiri Pemanggilan Komnas HAM
BPS juga mencatat terjadi kenaikan 0,15 poin terhadap indeks persepsi dari 3,68 di 2020 menjadi 3,83 di 2021. Sedangkan indeks pengalaman relatif sama, yakni 3,90 di 2021 dan 3,91 di 2020.
IPAK 2021 itu didapat BPS dalam survei yang dilakukan pada awal Maret 2021. Dari survei itu pula diketahui masyarakat kota memiliki IPAK lebih tinggi ketimbang masyarakat desa, yakni 3,92 dibanding 3,83.
Dari survei BPS itu juga terlihat masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih tinggi kian antikorupsi. Tercatat IPAK masyarakat dengan pendidikan di bawah SLTA 3,83, setingkat SLTA 3,92, dan di atas SLTA 3,99.
Sedangkan berdasarkan umur, BPS mencatat masyarakat berumur di bawah 40 tahun memiliki IPAK 3,89, masyarakat berumur 40 tahun hingga 59 tahun memiliki IPAK 3,88, dan masyarakat berumur 60 tahun ke atas memiliki IPAK 3,87. (OL-2)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved