Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia berada di angka 3,88 pada 2021. Posisi itu mengalami peningkatan 0,04 poin dari IPAK 2020 yang kala itu di level 3,84.
IPAK dihitung dengan skala 0 hingga 5. Bila angka IPAK makin mendekati angka 5, maka diartikan masyarakat Indonesia makin antikorupsi. Sedangkan bila angka IPAK cenderung mendekati angka 0, maka masyarakat permisif terhadap korupsi.
"Ini ada di atas 3,76 yang berarti sangat antikorupsi, karena IPAK kita sekarang 3,88. Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah, karena target dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), IPAK ditargetkan 4,03," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers, Selasa (15/6).
Baca juga : Lusa, Pimpinan KPK Hadiri Pemanggilan Komnas HAM
BPS juga mencatat terjadi kenaikan 0,15 poin terhadap indeks persepsi dari 3,68 di 2020 menjadi 3,83 di 2021. Sedangkan indeks pengalaman relatif sama, yakni 3,90 di 2021 dan 3,91 di 2020.
IPAK 2021 itu didapat BPS dalam survei yang dilakukan pada awal Maret 2021. Dari survei itu pula diketahui masyarakat kota memiliki IPAK lebih tinggi ketimbang masyarakat desa, yakni 3,92 dibanding 3,83.
Dari survei BPS itu juga terlihat masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih tinggi kian antikorupsi. Tercatat IPAK masyarakat dengan pendidikan di bawah SLTA 3,83, setingkat SLTA 3,92, dan di atas SLTA 3,99.
Sedangkan berdasarkan umur, BPS mencatat masyarakat berumur di bawah 40 tahun memiliki IPAK 3,89, masyarakat berumur 40 tahun hingga 59 tahun memiliki IPAK 3,88, dan masyarakat berumur 60 tahun ke atas memiliki IPAK 3,87. (OL-2)
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved