Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DPR RI menilai penyekatan mudik dan balik lebaran 2021 yang dilaksanakan oleh Polri dinilai berhasil. Pasalnya angka pemudik dari tahun sebelumnya turun secara signifikan.
“Pertama, dalam menjalankan operasi Ketupat 2021 ini, polisi udah berkordinasi secara baik dan efektif dengan banyak institusi lain. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, hingga Jasa Marga untuk mereka yang mudik lewat jalur tol. Koordinasinya pun sangat baik, dari mulai mengedukasi masyarakat supaya nggak mudik, sampai tes Covid-19 di tempat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Minggu (6/6).
Ia mengapresiasi capaian Polri tersebut lewat operasi ketupat 2021 yang berhasil menurunkan angka pemudik. Berbagai tindakan dalam penyekatan oleh Polri sangat efektif.
Baca juga : DPR Dukung Kemajuan Alutsista dan Sarpras SatBravo 90 Paskhas AU
Menurut dia, Polri juga mengedepankan pendekatan persuasif dan akomodatif dalam menjalankan tugasnya menghalau para pemudik. "Mereka tidak saklek atau memaksa pemudik untuk putar balik dengan keras atau tangan besi, namun persuasif, membujuk, dan memberi edukasi," katanya.
Sahroni juga menyebut bahwa kinerja mencegah mudik ini bukan tugas yang mudah, karena melibatkan angka masyarakat yang besar dan diperlukan kordinasi yang cekatan dengan banyak institusi negara.
“Banyak masyarakat dan instusi yang terlibat, namun dengan menurun drastisnya angka pemudik di tahun 2021, ini membuktikan bahwa polisi telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik,” tutupnya. (OL-2)
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved