Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai berambisi menjadi calon presiden berbekal sejumlah hasil survei terus memuncak. Langkah liar Ganjar ini membuat Ketua DPR RI sekaligus elit PDIP Puan Maharani berang sehingga tidak ditemui dalam silaturahmi dengan seluruh pejabat pemerintah se-Jawa Tengah.
Terbaru Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pengusungan kader menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres dan cawapres) sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sikap ini semakin menegaskan bahwa hasrat Ganjar untuk maju di pemilihan presiden 2024 mesti ditahan dan kembali fokus menyelesaikan dampak pandemi covid-19.
"PDIP menegaskan bahwa konsentrasi utama partai saat ini adalah membantu Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi covid-19 dengan berbagai variannya, bukan mengurusi capres-cawapres 2024," ungkap Hasto dalam keterangannya, Senin (24/5).
Ia mengatakan mengenai persiapan kontestasi politik 2024 mengacu pada kongres v partai telah memberikan kewenangan pada ketua umum. Itu berupa hak prerogatif untuk menetapkan capres dan cawapres pada pemilu 2024 maka pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh.
Baca juga: Puan vs Ganjar, Trah Megawati Berupaya Jegal Lawan Politik
"Rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," ujarnya.
Hasto mengatakan konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya. Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga presiden yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan sebelumnya.
Atas dasar hal tersebut, lanjut Hasto, maka konsolidasi tiga pilar partai wajib diadakan secara lebih terstruktur, sistematis dan masif. "Struktural partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib pro aktif sebagai kader partai," paparnya.
Menurut Hasto, partai telah memberikan hak prerogatif kepada ketua umum telah berhasil mengantar Jokowi sebagai presiden hampir dua periode.
"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.
Ia mengatakan banyak yang mengabaikan atau menganggap remeh dampak pandemi. Namun laporan dari akar rumput menyimpulkan bahwa dampak pandemi terhadap kehidupan perekonomian sangat nyata.
"Maka perhatian seluruh pihak untuk mengatasi dampak perekonomian ini sangat penting dan menjadi prioritas utama," pungkasnya. (OL-4)
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved