Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK diundangnya Kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani dan seluruh kepala daerah yang merupakan kader di Jateng menunjukkan terbukanya gejala rivalitas di tubuh partai dalam menghadapi Pilpres 2024.
Walaupun berbagai kemungkinan masih terbuka, langkah ini merupakan upaya faksi Soekarnois untuk menyingkirkan lawannya. Demikian diungkapkan Direktur Puskapol UI Aditya Perdana dan pengamat politik CSIS Arya Fernandes ketika dihubungi dalam kesempatan terpisah, Senin.
“Tidak diundangnya Ganjar bukan merupakan gimmick politik, tapi merupakan hal serius dalam rivalitas di tubuh PDIP. Hal itu merupakan upaya mendegradasi kubu Ganjar,” kata Aditya.
Aditya menyebutkan, kontestasi di dalam tubuh partai di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri ini bukan merupakan hal baru. Setidaknya situasi tersebut sudah terjadi sejak Pilpres 2014 ketika proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden.
“Saat itu kan di PDIP juga berdebat apakah tetap mengajukan trah Soekarno atau kader yang mempunyai elektabilitas tinggi. Pilihannya kan berakhir kepada Jokowi yang saat itu popularitasnya tinggi,” ujarnya.
Baca juga: Rudy: Hentikan Polemik dan Segera Panggil Ganjar
Namun demikian, tambah Aditya, situasi pada Pilpres 2014 itu kelihatannya tidak ingin diulang kubu Soekarnois pada proses Pilpres mendatang. Apalagi PDIP tidak perlu mencari koalisi jika ingin memajukan calon presiden. “Makanya upaya menjegal lawan politik internal sudah dimulai sejak sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Arya melihat langkah tidak diundangnya Ganjar justru memberikan image yang tidak baik bagi PDIP dalam menghadapi Pemilu 2021. Apalagi saat ini popularitas Ganjar di mata publik lebih baik ketimbang Puan. “Harusnya elite PDIP bisa mengelola konflik lebih baik tanpa harus terbuka ke publik,” jelasnya.
Menurut Arya, elite PDIP sebaiknya tidak perlu menyingkirkan Ganjar dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Kalau hal tersebut dilakukan, dirinya khawatir PDIP bakal mengulang kejadian Pemilu 2004 ketika mencoba menyingkirkan Susilo Bambang Yudhoyono yang justru terpilih menjadi presiden. “Ganjar kan bisa dijadikan vote getter dalam meraih suara untuk mengindari kejadian pemilu 2004,” ujarnya.
Baik Aditya dan Arya berpendapat, walaupun konflik di tubuh PDIP mulai terbuka, pada akhirnya Megawati lah yang bakal menentukan siapa yang maju ke pencalonan. “Jadi tidak ada jaminan keduanya bakal dipilih,” pungkas Aditya. (OL-4)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved