Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan akan terus mendalami keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang dilakukan Penyidik Steppanus Robin Pattuju. Azis diduga menjadi jembatan suap Robin dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial.
"KPK masih melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (19/5).
Azis diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin, 17 Mei 2021. Dia diperiksa dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Robin di kantor Dewas.
Firli menegaskan pemeriksaan di Dewas dan di KPK berbeda. Lembaga Antikorupsi tetap memeriksa Azis meski sudah hadiri panggilan Dewas.
"Untuk kepentingan penyidikan perkara korupsi, tentu penyidik akan memanggil kembali saudara AS (Azis Syamsuddin)," ujar Firli.
Baca juga : Polri Telisik Aliran Dana ke Parpol oleh Bupati Nganjuk
Firli menegaskan tidak takut menetapkan Azis sebagai tersangka dalam kasus ini jika menemukan bukti keterlibatan. Penanganan korupsi di Indonesia ditegaskan tidak akan pandang bulu di tangan jenderal bintang tiga asal Polri itu.
"KPK akan tuntaskan perkara tersebut setuntas-tuntasnya dan ungkap seterang terangnya utk menemukan tersangka," tutur Firli.
Azis Syamsuddin merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Dia dimintai keterangan oleh Dewas KPK pada Senin, 17 Mei 2021.
"Iya benar, tadi pagi (Azis Syamsuddin diperiksa)," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Senin (17/5).
Syamsuddin tidak mengetahui hasil pemeriksaan Azis. Pasalnya, bukan dia yang memeriksanya. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
KPK membidik pemberi perintah dan aliran dana dalam kasus kuota haji 2024
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved