Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pleno terkait laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Selasa, 18 Mei 2021. MKD menerima lima laporan terkait dugaan keterkaitan Azis dengan suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rapat pleno antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang," ujar Ketua MKD DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/5).
Aboe mengatakan, rapat tersebut bukan untuk memanggil Azis. Rapat itu untuk membahas langkah yang mesti disikapi MKD atas masalah politikus Partai Golkar itu.
Sejauh ini, kata Aboe, MKD telah menjalankan tata beracara dalam menerima sejumlah laporan. Penegakkan hukum dipastikan tetap berjalan seperti biasa.
Baca juga : Apresiasi Sikap Jokowi, 75 Pegawai KPK Minta Penonaktifan Dicabut
"Kita enggak ikut campur apa yang terjadi," ucap Aboe.
Terdapat lima laporan yang disampaikan sejumlah pihak ke MKD. Namun, Aboe tak menerangkan pihak mana saja yang sudah diterima laporannya itu. MKD dipastikan tetap memproses laporan dengan profesional. Termasuk mengklarifikasi laporan yang masuk. Tahapan ini membutuhkan waktu 14 hari.
"Staf ahli sudah melakukan klarifikasi lembaga-lembaga yang memberikan pengaduan," ujar Aboe.
Azis diduga terlibat dalam kasus suap penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia memperkenalkan Robin dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Politikus Partai Golkar itu juga disebut memfasilitasi pertemuan antara Robin dan Syahrial pada Oktober 2021. Pertemuan berlangsung di rumah dinas wakil ketua DPR. (OL-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved