Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat pleno terkait laporan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Selasa, 18 Mei 2021. MKD menerima lima laporan terkait dugaan keterkaitan Azis dengan suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rapat pleno antara pimpinan dengan seluruh anggota MKD yang berjumlah 17 orang," ujar Ketua MKD DPR, Aboe Bakar Al-Habsyi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/5).
Aboe mengatakan, rapat tersebut bukan untuk memanggil Azis. Rapat itu untuk membahas langkah yang mesti disikapi MKD atas masalah politikus Partai Golkar itu.
Sejauh ini, kata Aboe, MKD telah menjalankan tata beracara dalam menerima sejumlah laporan. Penegakkan hukum dipastikan tetap berjalan seperti biasa.
Baca juga : Apresiasi Sikap Jokowi, 75 Pegawai KPK Minta Penonaktifan Dicabut
"Kita enggak ikut campur apa yang terjadi," ucap Aboe.
Terdapat lima laporan yang disampaikan sejumlah pihak ke MKD. Namun, Aboe tak menerangkan pihak mana saja yang sudah diterima laporannya itu. MKD dipastikan tetap memproses laporan dengan profesional. Termasuk mengklarifikasi laporan yang masuk. Tahapan ini membutuhkan waktu 14 hari.
"Staf ahli sudah melakukan klarifikasi lembaga-lembaga yang memberikan pengaduan," ujar Aboe.
Azis diduga terlibat dalam kasus suap penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia memperkenalkan Robin dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Politikus Partai Golkar itu juga disebut memfasilitasi pertemuan antara Robin dan Syahrial pada Oktober 2021. Pertemuan berlangsung di rumah dinas wakil ketua DPR. (OL-2)
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Rumah tempat ditemukan uang tersebut ditempati oleh Didik (petani) dan istrinya (seorang guru) dengan KTP sebagai warga Desa Blimbingrejo, merupakan saudara Ali Muhtarom.
Nadine Menendez, istri mantan Senator New Jersey Robert Menendez, dinyatakan bersalah atas 15 dakwaan dalam kasus suap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved