Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ary Egahni menilai penangkapan tersangka terorisme Munarman oleh Tim Densus 88, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tindakan tegas diperlukan karena terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
"Dengan seperti ini, kita sudah lihat ketegasan Kapolri melalaui jajaran untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan terorisme," ungkap Ary saat dihubungi, Minggu (2/5).
Baca juga: Mata Munarman Ditutup, Polri: Itu Standar Penanganan Kasus Teroris
Selama ini, lanjut dia, Munarman terlihat seolah tidak tersentuh oleh hukum. Hal tersebut berbahaya lantaran dapat menciptakan bibit terorisme di Tanah Air. Bahkan, Ary mengusulkan ada harmonisasi UU Terorisme, yang memungkinkan aparat untuk bergerak lebih dalam pencegahan terorisme.
"Karena banyak yang bisa dilakukan oleh penegak hukum untuk tindakan preventif, yang selama ini terhalang peraturan perundang-undangan. Ini jadi pekerjaan rumah anggota DPR untuk memikirkan ke depan," pungkas Munarman.
Baca juga: Kuasa Hukum Munarman Tuding Polisi Langgar HAM
Indonesia dikatakannya sudah sepakat untuk menjaga perdamaian. Tidak boleh ada pihak yang berusaha memecah belah perdamaian di Tanah Air. Kedamaian dan ketertiban umum sejalan lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tindakan tegas yang diberlakukan kepada Munarman, Ary menilai hal itu mampu memperkecil perkembangan bibit terorisme. Pasalnya, tindakan terorisme selalu berawal dari proses penanaman paham yang salah terkait agama dari orang-orang seperti Munarman.
"Biar Munarman lain berpikir seribu kali, bahwa kepolisian kita bisa bertindak tegas," tutupnya.(OL-11)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
KPK menangkap enam orang dalam OTT di Kalimantan Selatan. Di antara pihak yang ditangkap terdapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU
Narges Mohammadi, aktivis HAM dan peraih Nobel Perdamaian 2023, dilaporkan dirawat di rumah sakit setelah diduga dipukuli saat ditangkap di Mashhad.
Empat pria ditangkap di Sydney terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan internasional penyebaran material pelecehan seksual anak bertema satanik.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan KUHAP yang baru disahkan memperketat kewenangan aparat dalam penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan.
DUA kasus penganiayaan terjadi di dua lokasi berbeda wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved