Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ary Egahni menilai penangkapan tersangka terorisme Munarman oleh Tim Densus 88, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tindakan tegas diperlukan karena terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
"Dengan seperti ini, kita sudah lihat ketegasan Kapolri melalaui jajaran untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan terorisme," ungkap Ary saat dihubungi, Minggu (2/5).
Baca juga: Mata Munarman Ditutup, Polri: Itu Standar Penanganan Kasus Teroris
Selama ini, lanjut dia, Munarman terlihat seolah tidak tersentuh oleh hukum. Hal tersebut berbahaya lantaran dapat menciptakan bibit terorisme di Tanah Air. Bahkan, Ary mengusulkan ada harmonisasi UU Terorisme, yang memungkinkan aparat untuk bergerak lebih dalam pencegahan terorisme.
"Karena banyak yang bisa dilakukan oleh penegak hukum untuk tindakan preventif, yang selama ini terhalang peraturan perundang-undangan. Ini jadi pekerjaan rumah anggota DPR untuk memikirkan ke depan," pungkas Munarman.
Baca juga: Kuasa Hukum Munarman Tuding Polisi Langgar HAM
Indonesia dikatakannya sudah sepakat untuk menjaga perdamaian. Tidak boleh ada pihak yang berusaha memecah belah perdamaian di Tanah Air. Kedamaian dan ketertiban umum sejalan lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tindakan tegas yang diberlakukan kepada Munarman, Ary menilai hal itu mampu memperkecil perkembangan bibit terorisme. Pasalnya, tindakan terorisme selalu berawal dari proses penanaman paham yang salah terkait agama dari orang-orang seperti Munarman.
"Biar Munarman lain berpikir seribu kali, bahwa kepolisian kita bisa bertindak tegas," tutupnya.(OL-11)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Penyidik akhirnya berhasil memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Seoul setelah beberapa kali dihalangi oleh Layanan Keamanan Presiden dan kelompok pendukungnya.
Sejak 7 Januari, Departemen Kepolisian Santa Monica telah menangkap lebih dari 40 orang di zona evakuasi kota yang terlibat dalam kebakaran di Palisades.
KPK juga dapat melakukan upaya hukum bagi saksi yang mangkir. Penyidik KPK dapat menjemput paksa.
Setelah diamankan sementara di Polres Mamuju, para tersangka kemudian dibawa ke Gowa, untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut bersama tersangka lain.
Riyanto menjelaskan pihaknya juga masih memburu seorang pelaku lainnya berinisial R yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved