ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Ary Egahni menilai penangkapan tersangka terorisme Munarman oleh Tim Densus 88, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tindakan tegas diperlukan karena terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
"Dengan seperti ini, kita sudah lihat ketegasan Kapolri melalaui jajaran untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan terorisme," ungkap Ary saat dihubungi, Minggu (2/5).
Baca juga: Mata Munarman Ditutup, Polri: Itu Standar Penanganan Kasus Teroris
Selama ini, lanjut dia, Munarman terlihat seolah tidak tersentuh oleh hukum. Hal tersebut berbahaya lantaran dapat menciptakan bibit terorisme di Tanah Air. Bahkan, Ary mengusulkan ada harmonisasi UU Terorisme, yang memungkinkan aparat untuk bergerak lebih dalam pencegahan terorisme.
"Karena banyak yang bisa dilakukan oleh penegak hukum untuk tindakan preventif, yang selama ini terhalang peraturan perundang-undangan. Ini jadi pekerjaan rumah anggota DPR untuk memikirkan ke depan," pungkas Munarman.
Baca juga: Kuasa Hukum Munarman Tuding Polisi Langgar HAM
Indonesia dikatakannya sudah sepakat untuk menjaga perdamaian. Tidak boleh ada pihak yang berusaha memecah belah perdamaian di Tanah Air. Kedamaian dan ketertiban umum sejalan lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tindakan tegas yang diberlakukan kepada Munarman, Ary menilai hal itu mampu memperkecil perkembangan bibit terorisme. Pasalnya, tindakan terorisme selalu berawal dari proses penanaman paham yang salah terkait agama dari orang-orang seperti Munarman.
"Biar Munarman lain berpikir seribu kali, bahwa kepolisian kita bisa bertindak tegas," tutupnya.(OL-11)
