Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH pemerintah menetapkan kelompok kekerasan bersenjata sebagai pelaku terorisme dinilai memprihatikan.
Pengamat politik lokal asal Papua, Frans Maniagasi menyebutkan, langkah ini menunjukkan pemerintah memilih pendekatan keamanan ketimbang negosiasi dalam menyelesaikan konflik Papua.
“Alasan TPN OPM yang dilabeli KKB dan sekarang teroris menunjukkan pemerintah tidak mampu membaca aspirasi sebagai masyarakat Papua untuk lepas dari Indonesia. Bukannya negosiasi yang dilakukan, ini malah menggunakan pendekatan keamanan dengan melabeli terorisme kepada aksi mereka,” katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (29/4).
Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang sama ketika menyelesaikan konflik separatis di Aceh. Saat itu, pemerintah mau berdialog langsung dengan GAM yang perjuangannya sama dengan OPM.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris Itu Sudah Tepat
“Apalagi TPNPB OPM sudah bersedia berunding. Kok malah dijawab dengan pelabelan teroris ke mereka,” keluhnya.
Menurut salah satu anggota Tim Asistensi UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut, langkah ini sekaligus membuat orang asli Papua seperti musuh di dalam Indonesia.
Artinya, tambah Frans, program nasionalisme Indonesia yang dilakukan terhadap OAP telah gagal. “Lantas buat apa Papua masuk ke Indonesia kalau setiap aspirasi dijawab dengan pendekatan keamanan,” pungkasnya. (OL-8)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved