Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin hingga saat ini belum memberikan klarfikasi apapun perihal dugaan keterlibatan dirinya sebagai pihak yang menjembantani pertemuan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Koordintaor Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Azis untuk segera memberikan klarfikasi resmi kepada masyarakat terkait rumor yang menyebutkan dirinya sebagai makelar kasus KPK. Sebagai pimpinan DPR, MAKI menilai Azis wajib memberikan klarifikasi tersebut.
"Dia wakil rakyat sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial sesuai pilihannya," ungkap Boyamin di Jakarta, Sabtu (24/4).
Menurut Boyamin, Azis tidak bisa menunda atau bersembunyi dengan memberikan jawaban pendek terhadap keadaan yang dianggap tidak menguntungkan dirinya terkait kasus suap penyidik KPK. Keterangan Azis dibutuhkan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
"MAKI minta tolong kepada yang terhormat Azis Syamsudin untuk segera memberikan klarifikasi dalam bentuk jumpa pers dengan keleluasaan tanya jawab wartawan tanpa dibatasi waktu maupun jumlah pertanyaan," ujarnya.
Menurut Boyamin, penundaan klarifikasi justru akan merugikan posisi Azis. Pasalnya, dapat dipatikan masyarakat akan memaknai hal-hal yang buruk berdasarkan dugaan keadaan yang sengaja disembunyikan Azis.
"Kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," ungkapnya. (Uta/OL-09)
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
KPK mengungkap masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta segera evaluasi penggunaan fasilitas negara.
Hati-hati! KPK temukan peredaran surat panggilan palsu di Jawa Timur yang mengincar pejabat BUMN dan perusahaan. Simak peringatan resmi dari Jubir KPK di sini.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra tegaskan peralihan status tahanan rumah bagi tersangka korupsi harus selektif dan sesuai aturan ketat dalam KUHAP baru.
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved