Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin hingga saat ini belum memberikan klarfikasi apapun perihal dugaan keterlibatan dirinya sebagai pihak yang menjembantani pertemuan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Koordintaor Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Azis untuk segera memberikan klarfikasi resmi kepada masyarakat terkait rumor yang menyebutkan dirinya sebagai makelar kasus KPK. Sebagai pimpinan DPR, MAKI menilai Azis wajib memberikan klarifikasi tersebut.
"Dia wakil rakyat sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial sesuai pilihannya," ungkap Boyamin di Jakarta, Sabtu (24/4).
Menurut Boyamin, Azis tidak bisa menunda atau bersembunyi dengan memberikan jawaban pendek terhadap keadaan yang dianggap tidak menguntungkan dirinya terkait kasus suap penyidik KPK. Keterangan Azis dibutuhkan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
"MAKI minta tolong kepada yang terhormat Azis Syamsudin untuk segera memberikan klarifikasi dalam bentuk jumpa pers dengan keleluasaan tanya jawab wartawan tanpa dibatasi waktu maupun jumlah pertanyaan," ujarnya.
Menurut Boyamin, penundaan klarifikasi justru akan merugikan posisi Azis. Pasalnya, dapat dipatikan masyarakat akan memaknai hal-hal yang buruk berdasarkan dugaan keadaan yang sengaja disembunyikan Azis.
"Kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," ungkapnya. (Uta/OL-09)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved