Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta KPK untuk membuka secara terang benderang terkait dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK.
"KPK harus membuka kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat dan menghukum oknum yang bersalah. Jangan sampai kesalahan satu atau dua orang merusak nama baik KPK yang selama ini telah berupaya keras untuk membrantas korupsi di Indonesia," ucapnya, Kamis (22/4).
Perilaku oknum penyidik KPK tersebut praktis mencoreng nama institusi yang kemudian berdampak pada kepercayaan publik yang bisa menurun.
"Kejadian ini sangat merugikan nama baik KPK karena bisa jadi persepsi publik atas kepercayaan anti korupsi bisa jadi disamakan dengan lembaga penegak hukum lainnya sehingga wibawa KPK juga ikut terpuruk"
Kejadian tersebut sambungnya juga menjadi peringatan keras untuk lebih ketat dalam menugaskan penyidik atau pegawai KPK. Integritas, memiliki kemampuan yang baik serta komitmen untuk memberantas korupsi harus dimiliki oleh setiap pegawai KPK.
Selain itu, juga hal ini menunjukkan terapat kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.
"Penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang orang yang memiliki integritas, punya kemampuan dan komitmen terhadap pembrantasan korupsi juga moralitas serta akhlak yang teruji," cetusnya.
Sebelumnya oknum penyidik KPK, SR diduga melalukan pemerasan uang senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Tanjung Kota Tanjungbalai H M Syahrial dengan janji akan mengentikan kasusnya. SR diketahui merupakan anggota Polri berpangkat AKP yang ditugaskan menajdi salah satu penyidik di KPK. Saat ini kasusnya sedang diproses oleh Propam Polri. (Sru/OL-09).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Tingkatan kerahasiaan tahapan penyidikan dan penyelidikan berbeda. Pada proses penyelidikan, informasi harus ditutup rapat, agar penanganan perkara berjalan dengan baik.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
KPK berpeluang menambah tersangka dalam kasus ini. Sebab, kata Budi, penyidik menduga masih banyak orang yang kecipratan uang pemerasan terhadap TKA, yang mau kerja di Indonesia itu.
KPK mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang mengalir ke mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan.
Budi mengatakan, Raihan pernah dipanggil sebagai narasumber dalam acara yang dibuat KPK. Itu pun, cuma bekerja beberapa jam.
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved