Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta KPK untuk membuka secara terang benderang terkait dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK.
"KPK harus membuka kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat dan menghukum oknum yang bersalah. Jangan sampai kesalahan satu atau dua orang merusak nama baik KPK yang selama ini telah berupaya keras untuk membrantas korupsi di Indonesia," ucapnya, Kamis (22/4).
Perilaku oknum penyidik KPK tersebut praktis mencoreng nama institusi yang kemudian berdampak pada kepercayaan publik yang bisa menurun.
"Kejadian ini sangat merugikan nama baik KPK karena bisa jadi persepsi publik atas kepercayaan anti korupsi bisa jadi disamakan dengan lembaga penegak hukum lainnya sehingga wibawa KPK juga ikut terpuruk"
Kejadian tersebut sambungnya juga menjadi peringatan keras untuk lebih ketat dalam menugaskan penyidik atau pegawai KPK. Integritas, memiliki kemampuan yang baik serta komitmen untuk memberantas korupsi harus dimiliki oleh setiap pegawai KPK.
Selain itu, juga hal ini menunjukkan terapat kelemahan dalam pengawasan sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.
"Penempatan penyidik atau pegawai di KPK harus benar-benar terseleksi dan diisi orang orang yang memiliki integritas, punya kemampuan dan komitmen terhadap pembrantasan korupsi juga moralitas serta akhlak yang teruji," cetusnya.
Sebelumnya oknum penyidik KPK, SR diduga melalukan pemerasan uang senilai Rp1,5 miliar terhadap Wali Kota Tanjung Kota Tanjungbalai H M Syahrial dengan janji akan mengentikan kasusnya. SR diketahui merupakan anggota Polri berpangkat AKP yang ditugaskan menajdi salah satu penyidik di KPK. Saat ini kasusnya sedang diproses oleh Propam Polri. (Sru/OL-09).
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Cuma Adjie yang kasusnya belum masuk ke tahap persidangan.
Budi mengatakan, pencegahan atau pencekalan tidak melulu dilakukan kepada tersangka.
KPK menerima alasan ketidakhadirannya dan segera membuat penjadwalan ulang.
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved