Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta satuan kerja untuk mengevaluasi ulang kinerja untuk memenuhi target indeks reformasi birokrasi.
Rencana strategis Kemendagri pada 2020-2024, menargetkan angka 87 dengan kategori A pada 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85.
Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), belum merilis hasil indeks reformasi birokrasi. "Kami juga masih menunggu. Harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan. Yang saya inginkan jangan turun,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, Kamis (22/4).
Baca juga: Moeldoko: Masih Nekat Korupsi? Pasti Disikat
Hudori menyebut pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya untuk mencapai indeks reformasi birokrasi, namun juga pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pada 2020, Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM. Pertama ada di 2 unit kerja di Dukcapil dan 1 di Ditjen Adwil. Ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja. Saya berharap unit kerja betul-betul mempersiapkan dengan baik. Terutama untuk mempersiapkan zona integritas," pungkasnya.
Dalam rapat internal Kemendagri, pihaknya berharap menjadi rapat intermediasi birokrasi yang menjadi pijakan awal untuk mewujudkan target indeks reformasi birokrasi.(OL-11)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved