Kamis 22 April 2021, 15:41 WIB

Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Kemendagri Minta Satuan Kerja Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi

Antara
Sejumlah ASN di Kabupaten Bekasi saat mengikuti program vaksinasi covid-19.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta satuan kerja untuk mengevaluasi ulang kinerja untuk memenuhi target indeks reformasi birokrasi. 

Rencana strategis Kemendagri pada 2020-2024, menargetkan angka 87 dengan kategori A pada 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85. 

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), belum merilis hasil indeks reformasi birokrasi. "Kami juga masih menunggu. Harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan. Yang saya inginkan jangan turun,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, Kamis (22/4).

Baca juga: Moeldoko: Masih Nekat Korupsi? Pasti Disikat

Hudori menyebut pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya untuk mencapai indeks reformasi birokrasi, namun juga pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Pada 2020, Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM. Pertama ada di 2 unit kerja di Dukcapil dan 1 di Ditjen Adwil. Ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja. Saya berharap unit kerja betul-betul mempersiapkan dengan baik. Terutama untuk mempersiapkan zona integritas," pungkasnya.

Dalam rapat internal Kemendagri, pihaknya berharap menjadi rapat intermediasi birokrasi yang menjadi pijakan awal untuk mewujudkan target indeks reformasi birokrasi.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Antara

KPK Pelajari Dugaan Korupsi Merpati Airlines

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:51 WIB
Lamsihar menduga ada permainan yang dilakukan oleh jajaran direksi dari dana pensiun PT Merpati Nusantara...
MI/ Moh Irfan

Mahfud MD: Penunjukan Penjabat Daerah Dilakukan Secara Terbuka

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:47 WIB
Mahfud menjelaskan menjelaskan dalam proses penunjukan penjabat daerah, pemerintah pusat melibatkan Tim Penilai Akhir, yang...
Ist

Asosiasi UPK NKRI Menolak Transformasi UPK - BUMDes

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:45 WIB
Asosiasi UPN NKRI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan tuntutan pencabutan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya