Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid-19 Kabupaten Bandung Barat anggaran tahun 2020.
Setelah menggeledah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penanganan Daerah (Bappelitbangda) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Selasa (6/4), tim penyidik melanjutkan kegiatan di wilayah Lembang.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (7/4) menyisir sejumlah rumah yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Aa Umbara dan diduga mengetahui rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini. "Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berada di wilayah Lembang, Bandung Barat," kata Ali Fikri, Kamis (8/4).
Di lima lokasi tersebut, ditemukan serta diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen yang diduga terkait dengan perkara. Tapi Ali tidak menyebutkan secara spesifik para pemilik rumah yang digeledah. "Rumah kediaman dari pihak-pihak yang ada hubungan keluarga dengan tersangka AUS," kata Ali.
Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan dianalisa untuk segera diajukan penyitaannya guna menjadi barang bukti dalam berkas penyidikan perkara dimaksud. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 yaitu Aa Umbara, Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara, serta pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).
KPK menduga Aa Umbara telah menerima uang sekitar Rp1 miliar. Sedangkan M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar. Andri diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. (OL-14)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved