Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid-19 Kabupaten Bandung Barat anggaran tahun 2020.
Setelah menggeledah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Penanganan Daerah (Bappelitbangda) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Selasa (6/4), tim penyidik melanjutkan kegiatan di wilayah Lembang.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (7/4) menyisir sejumlah rumah yang memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Aa Umbara dan diduga mengetahui rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini. "Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berada di wilayah Lembang, Bandung Barat," kata Ali Fikri, Kamis (8/4).
Di lima lokasi tersebut, ditemukan serta diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen yang diduga terkait dengan perkara. Tapi Ali tidak menyebutkan secara spesifik para pemilik rumah yang digeledah. "Rumah kediaman dari pihak-pihak yang ada hubungan keluarga dengan tersangka AUS," kata Ali.
Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan dianalisa untuk segera diajukan penyitaannya guna menjadi barang bukti dalam berkas penyidikan perkara dimaksud. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 yaitu Aa Umbara, Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara, serta pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).
KPK menduga Aa Umbara telah menerima uang sekitar Rp1 miliar. Sedangkan M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar. Andri diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar. (OL-14)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Ruangan yang diperiksa antara lain ruang kerja Bupati Cilacap, ruang Sekretaris Daerah (Sekda), serta ruang para asisten Sekda.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK ungkap rencana Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bagi-bagi THR hasil pemerasan senilai Rp610 juta ke Forkopimda. Simak detail penggeledahan dan penetapan tersangka
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved