Selasa 06 April 2021, 11:58 WIB

Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Personel Polri

Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum
Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Personel Polri

ANTARA/Aprillio Akbar
apolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah)

 

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram (ST) nomor : ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat telegram itu berisi aturan pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

"Iya benar. Pertimbangannya (penerbitan ST itu) agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/4).

Ada 11 perintah Kapolri dalam surat telegram itu. Perintah itu wajib diikuti oleh pengemban fungsi humas di Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Baca juga: Wah.. Polisi Sudah Tangkap 1.073 Terduga Teroris Sejak 2018

"Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," begitu bunyi perintah pertama Listyo dalam surat telegram itu.

Kedua, tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Ketiga, tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

Keempat, tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.

Kelima, tidak menayangkan reka ulang pemerkosan dan atau kejahatan seksual.

Keenam, menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual beserta keluarganya, dan orang yang diduga pelaku kejahatan seksual beserta keluarganya.

Ketujuh, menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan, yang merupakan anak di bawah umur.

Kedelapan, tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan atau reka ulang bunuh diri, serta menyampaikan identitas pelaku.

Kesembilan, tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang

Ke-10, tidak membawa media dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

Ke-11, tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Penerbitan surat telegram itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infotmasi Publik, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Surat telegram itu bersifat petunjuk arah untuk dilaksanakan dan dipedomani. Surat itu diterbitkan Senin (5/4) dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Tumpahan Minyak ada di Lokasi Hilang Kapal Selam Naggala

👤Ant 🕔Rabu 21 April 2021, 23:59 WIB
Beberapa negara sudah merespons dan siap memberikan bantuan, di antaranya adalah AL Singapura, AL Australia, dan AL...
Antara

4 Ormas Hindu Laporkan Desak Made Terkait Penistaan Agama

👤Antara 🕔Rabu 21 April 2021, 22:41 WIB
Menurut Yoga, pihaknya bersama tiga ormas lainnya menempuh jalur hukum agar tercipta suatu efek jera pada seluruh masyarakat secara...
ANTARA FOTO/Syaiful Arif

Singapura, Australia dan India Bantu Pencarian Nanggala 402

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 21 April 2021, 22:35 WIB
Seluruh armada yang terlibat dalam latihan akan dikerahkan untuk mencari keberadaan KRI tersebut. Sejauh ini sudah terdapat tanda...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jejak Herbal Cagar Biosfer

Lingkungan alam di Malang menunjang pembudidayaan tanaman obat. Ada sejarah panjang yang melingkupinya

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya