Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Saputra, menyebut kerugian negara yang dialami PT Pelindo II mecapai lebih dari Rp2 triliun. Temuan itu didapati setelah pihaknya membuat enam laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigasi.
"Dari enam LHP itu, setidak-tidaknya dua diantarannya kerugian negaranya tuh di atas Rp2 triliun," ujar Agung saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/3).
Kendati demikian, Agung mengatakan kasus di Pelindo II yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino, yakni proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC), tidak termasuk dalam enam LHP investigasi yang dimaksud.
Menurut Agung, kerugian dalam proyek itu mulanya dikerjakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun, BPKP disebut tidak bisa menyelesaikannya dan dilimpahkan ke BPK. Dalam kasus tersebut, Agung mengatakan pihaknya sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Tapi memang ada beberapa prosedur barangkali yang perlu untuk ditambahkan, diselesaikan, untuk rampung angka perhitungannya," jelas Agung.
"Karena unsur perbuatannya sendiri perlu angka, ada unsur perbuatan melawan hukum, di situ ada angkanya itu yang penting. Tapi kami sepakat dengan KPK bahwa ada perbuatan melawan hukum," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa kerugian negara dikasus pengaan tiga unit QCC sebesar US$22.828,94. Angka tersebut masih sedikit karena perhitungan hanya didasarkan pada pemeliharaan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan pihaknya belum mendapatkan bukti pengeluaran riil Wuxi HuaDong Heavy Machinery (HDHM) sebagai perusahaan yang ditunjuk langsung RJ Lino dalam proyek tersebut. (OL-8)
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
"Jaksa eksekutor KPK Irman Yudiandri telah selesai melaksanakan eksekusi putusan majelis hakim di tingkat MA yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana RJ Lino,"
KPK) mengajukan upaya hukum kasasi ke MA atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias R.J. Lino.
Lembaga Antikorupsi membutuhkan salinan tersebut untuk menentukan langkah hukum lanjutan untuk Lino.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Tipikor yang menghukum RJ Lino empat tahun.
RJ Lino didakwa merugikan keuangan negara sebesar mencapai US$1,997 juta. Kerugian itu terkait pengadaan tiga unit QCC pada 2009-2011.
Kendati demikian, perusahaan pelat merah itu tetap membuka harga penawaran untuk HDHM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved