Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan di era digital pesatnya kemajuan teknologi saat ini, film bukan lagi sekedar tontonan sarat hiburan semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi dan media campaign program-program strategis KPK seperti tindak pidana korupsi.
Di era digital dan pesatnya kemajuan tekhnologi saat ini, kami memandang film bukan lagi sekedar tontonan yang sarat hiburan semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi sekaligus media campaign program-program strategis KPK, seperti pencegahan tindak pidana korupsi.
"Alhamdulillah, pandangan ini sejalan dengan visi sineas-sineas tanah air yang memiliki kekhawatiran yang sama melihat betapa agresif dan destruktifnya virus korupsi sebagai ancaman terbesar bagi keutuhan, kemajuan serta masa depan bangsa dan negeri ini," kata Firli dalam keterangan tertulis menyambut Hari Film Nasional, Selasa (30/3).
Sudah tidak terhitung lagi film-film indie bertemakan anti korupsi yang mereka produksi dengan biaya sendiri, telah beredar luas dan gratis ditonton melalui jejaring media sosial. Tidak sedikit aktor dan aktris papan atas nasional serta publik figur yang memiliki ribuan hingga jutaan fans, ikut berperan dalam film-film pendek anti korupsi.
Melihat besarnya antusiasme, kontribusi dan semangat sineas-sineas pejuang anti korupsi, KPK mengadakan Anti Corruption Film Festival (ACFFest), sebuah festival film untuk memproduksi film pendek fiksi mengangkat tema anti korupsi yang sarat dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhaan, kemandirian, keberanian dan keadilan.
Hasil film pendek ini, akan KPK gunakan sepenuhnya untuk keperluan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi di berbagai media dan fasilitas publik tanpa batas waktu. Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi agar tak lagi berurat akar direpublik ini.
"Apa yang dilakukan oleh sineas-sineas pejuang anti korupsi, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa saling mengingatkan tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kesederhanaan untuk membangun integritas dan karakter anti korupsi yang kuat dalam diri segenap anak bangsa di negeri ini," terang Firli.
baca juga: Gina S Noer Minta Hari Film Nasional Dirayakan
Jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan antikorupsi, kontribusi sineas anti korupsi telah membangun sekaligus memperteguh jiwa pendidikan karakter antikorupsi mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi dari dalam individu.
"Selamat memperingati Hari Film Nasional, mari kita semai benih-benih anti korupsi melalui film-film bertemakan anti korupsi, agar semangat anti korupsi tumbuh berkembang serta mengisi relung hati, jiwa dan pikiran setiap eksponen bangsa dinegeri ini. Untuk menggapai sekaligus mewujudkan cita-cita NKRI bebas korupsi," harapnya. (OL-3)
RUMAH produksi Adhya Pictures merilis video keseruan para pemain film Yakin Nikah selama proses syuting. Yakin Nikah dibintangi oleh Enzy Storia sebagai pusat cerita dan Maxime Bouttier
Temukan daftar lengkap film yang tayang di bioskop Indonesia Agustus 2025. Mulai dari film Indonesia, Hollywood, hingga anime Jepang
Tissa Biani mengaku cerita dalam film Panggil Aku Ayah cukup emosional membuatnya teringat akan sosok ayah kandungnya yang telah tiada.
Nayla Purnama menjelaskan film itu ingin menggambarkan bahwa kenikmatan yang terlihat di luar, tidak melulu baik.
Raihaanun dan Nayla Purnama mengungkapkan bahwa film Labinak tidak hanya akan menakut-nakuti, tapi, juga mengirimkan pesan-pesan sosial yang kuat.
Joanna Alexandra menyampaikan bahwa dia terakhir kali menjadi pemeran utama pada 2015.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved