Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan di era digital pesatnya kemajuan teknologi saat ini, film bukan lagi sekedar tontonan sarat hiburan semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi dan media campaign program-program strategis KPK seperti tindak pidana korupsi.
Di era digital dan pesatnya kemajuan tekhnologi saat ini, kami memandang film bukan lagi sekedar tontonan yang sarat hiburan semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi sekaligus media campaign program-program strategis KPK, seperti pencegahan tindak pidana korupsi.
"Alhamdulillah, pandangan ini sejalan dengan visi sineas-sineas tanah air yang memiliki kekhawatiran yang sama melihat betapa agresif dan destruktifnya virus korupsi sebagai ancaman terbesar bagi keutuhan, kemajuan serta masa depan bangsa dan negeri ini," kata Firli dalam keterangan tertulis menyambut Hari Film Nasional, Selasa (30/3).
Sudah tidak terhitung lagi film-film indie bertemakan anti korupsi yang mereka produksi dengan biaya sendiri, telah beredar luas dan gratis ditonton melalui jejaring media sosial. Tidak sedikit aktor dan aktris papan atas nasional serta publik figur yang memiliki ribuan hingga jutaan fans, ikut berperan dalam film-film pendek anti korupsi.
Melihat besarnya antusiasme, kontribusi dan semangat sineas-sineas pejuang anti korupsi, KPK mengadakan Anti Corruption Film Festival (ACFFest), sebuah festival film untuk memproduksi film pendek fiksi mengangkat tema anti korupsi yang sarat dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhaan, kemandirian, keberanian dan keadilan.
Hasil film pendek ini, akan KPK gunakan sepenuhnya untuk keperluan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi di berbagai media dan fasilitas publik tanpa batas waktu. Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi agar tak lagi berurat akar direpublik ini.
"Apa yang dilakukan oleh sineas-sineas pejuang anti korupsi, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa saling mengingatkan tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kesederhanaan untuk membangun integritas dan karakter anti korupsi yang kuat dalam diri segenap anak bangsa di negeri ini," terang Firli.
baca juga: Gina S Noer Minta Hari Film Nasional Dirayakan
Jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan antikorupsi, kontribusi sineas anti korupsi telah membangun sekaligus memperteguh jiwa pendidikan karakter antikorupsi mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi dari dalam individu.
"Selamat memperingati Hari Film Nasional, mari kita semai benih-benih anti korupsi melalui film-film bertemakan anti korupsi, agar semangat anti korupsi tumbuh berkembang serta mengisi relung hati, jiwa dan pikiran setiap eksponen bangsa dinegeri ini. Untuk menggapai sekaligus mewujudkan cita-cita NKRI bebas korupsi," harapnya. (OL-3)
Sejak kemunculannya, Nussa telah menjadi ikon animasi yang lekat dengan nilai-nilai positif bagi anak-anak.
Christine Hakim tidak kuasa menahan air mata saat membagikan pengalamannya menghidupkan sosok Ibu Wibisana dalam film adaptasi novel karya Leila S Chudori, Laut Bercerita.
Menurut Dian Sastrowardoyo, sosok Kinan dalam film Laut Bercerita adalah representasi perempuan yang sangat inspiratif.
Reza Rahadian mengungkapkan bahwa dalam mendalami karakter Biru Laut, ia memilih untuk tetap setia pada pondasi awal yang telah dibangun penulis.
Joko Anwar memaparkan bahwa film Ghost in the Cell bukan sekadar sajian horor biasa, melainkan sebuah eksplorasi karakter yang sangat mendalam.
Suzzanna dalam film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bukan sekadar tokoh hantu, melainkan representasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami wanita.
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 5 poin gugatan dalam sidang praperadilan, mulai dari prosedur audit BPK hingga legalitas penetapan tersangka
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved