Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengatakan aksi bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3) merupakan reaksi atas tindakan aparat keamanan yang terus menangkap para pelaku teror.
Menurut catatan Islah, ada sekitar 400 terduga teroris ditangkap pada 2020. Tahun ini sudah hampir 100. Islah menilai teroris terpukul. Apalagi jalur pendanaan mereka dalam pengawasan PPATK dan Polri. Cukup menyulitkan karena teroris tidak bisa lepas dari pendanaan.
Ketika transaksi elektronik diendus PPATK, kelompok teroris menggunakan kotak amal untuk mengumpulkan dana. Teror bom di Makassar pun dinilai merupakan reaksi teroris terhadap penangkapan-penangkapan dan jalur pendanaan mereka yang terus terjepit.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak perlu merespons bom bunuh diri di Makassar dengan ketakutan. Polri melalui Densus 88, dipastikan akan terus bekerja, membongkar sel-sel teroris.
"Yang jelas pihak keamanan seperti Densus 88 itu tidak pernah berhenti. Ketika kita tidur, mereka bangun. Ketika kita diam, mereka bergerak," kata Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dalam keterangannya, Senin (29/3).
Menurut Islah, sebagian masyarakat ada yang antipati menyikapi penangkapan terduga teroris. Penyebabnya antara lain karena masyarakat tidak curiga dengan keseharian orang-orang yang ditangkap. "Tapi pihak keamanan lebih tahu, intelijennya lebih bergerak," ujarnya.
Baca juga: Terduga Teroris Sebut Bahan Peledak Pakai Istilah Takjil
Islah mengatakan, tujuan teroris adalah menekan pemerintah dan masyarakat. Teroris ingin pemerintah bertekuk lutut, sehingga mereka bisa menguasai pemerintahan. Ketika semua menyerah, mereka berharap, akan lebih mendapat pengakuan dari masyarakat.
"Apapun tujuan teror mereka itu sebenarnya bukan hanya surga, tapi juga ingin menguasai negara ini, menguasai pemerintahan ini," imbuhnya.
Teroris selalu melawan pemerintahan dan akan berhenti sampai mereka berkuasa. Islah mengatakan sudah tepat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar masyarakat tidak takut menyikapi teror bom.
"Ini bukan hanya soal menciptakan kepanikan dan ketakutan, tapi mereka ingin membuat semua orang bertekuk lutut terhadap mereka," ujar Islah. (R-3)
BALAI Gakkum Kehutanan melaksanakan operasi penindakan perambahan atau illegal logging di kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
BMKG Palembang peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sumsel & Banyuasin pada 18-21 Februari 2026. Simak risiko pelayarannya.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved