Effendi Gazali Minta KPK Bongkar Nama Vendor Bansos

MELALUI sebuah surat, Effendi Gazali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka nama vendor bantuan sosial (bansos), berikut kuotanya. Permohonan Effendi mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun keterbukaan informasi publik yang disoroti, yakni nama vendor dan kuota pada setiap tahap pengadaan bansos oleh Kementerian Sosial di Jabodetabek pada 2020. Itu termasuk bansos reguler dari tahap 1 sampai tahap 12.

"Selama ini kita hanya sekilas mendapat informasi, bahwa jumlah paket bansos di Jabodetabek adalah 22,8 juta paket dengan sekitar 107 vendor," ujar Effendi dalam surat yang beredar, Senin (29/3).

Effendi menjelaskan bahwa legal standing yang diusung ialah pemanggilan dirinya sebagai saksi yang dianggap "merekomendasikan" sebuah UMKM. Tepatnya, setelah pelaku usaha tersebut mengadu tersisih oleh "dewa-dewa" pada seminar terkait bansos sekitar 23 Juli 2020.

"Supaya clear juga UMKM tersebut setelah 23 Juli, diberi kuota berapa sesungguhnya. Apa betul 20.000 dari total 22,8 juta paket bansos," imbuhnya.

Menurutnya, permohonan informasi publik ini penting. Sehingga, tidak terjadi hoaks dan pembunuhan karakater di tengah warga. Lalu, menjadi keliru ketika dimuat di media massa.

"Saya berharap agar data informasi publik ini dapat dibagikan kepada teman-teman wartawan yang meliput di KPK. Serta, seluruh vendor dan yang dianggap "pemberi rekomendasi" dipanggil KPK demi keadilan," tutup Effendi dalam suratnya.(RO/OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti