Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMI mencegah adanya kerusuhan di pelbagai wilayah yang menyelenggarakan prlaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Adapun jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang masuk dalam tahap pembuktian. Dari 32 perkara yang diputus, 16 perkara diminta lakukan PSU.
"Mengenai PSU itu sudah di antisipasi, sehingga Polri siap amankan PSU pada beberapa tempat, sesuai keputusan MK," papar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, Rabu (24/3).
Baca juga: Hindari Periode Ketiga
Rusdi menyatakan anggota Polri akan hadir dan mengamankan jalannya pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kerawanan itu sudah diidentifikasi oleh Polri, sehingga pengamanan yang di lakukan dengan mengantisipasi kerawanan tersebut," ucapnya.
Artinya, lanjut Rusdi, Polri siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sesuai keputusan MK.
Rusdi pun berharap gelaran PSU dapat berjalan lancar tanpa adanya kerusuhan. "Harapannya seluruh PSU dapat berjalan, aman dan damai," pungkasnya. (OL-4)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut 101 atlet SEA Games.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Pelaku ditembak karena melawan petugas saat pengembangan kasus. Satu pelaku lain masih buron.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved