Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DEMI mencegah adanya kerusuhan di pelbagai wilayah yang menyelenggarakan prlaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Adapun jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang masuk dalam tahap pembuktian. Dari 32 perkara yang diputus, 16 perkara diminta lakukan PSU.
"Mengenai PSU itu sudah di antisipasi, sehingga Polri siap amankan PSU pada beberapa tempat, sesuai keputusan MK," papar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono, Rabu (24/3).
Baca juga: Hindari Periode Ketiga
Rusdi menyatakan anggota Polri akan hadir dan mengamankan jalannya pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kerawanan itu sudah diidentifikasi oleh Polri, sehingga pengamanan yang di lakukan dengan mengantisipasi kerawanan tersebut," ucapnya.
Artinya, lanjut Rusdi, Polri siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sesuai keputusan MK.
Rusdi pun berharap gelaran PSU dapat berjalan lancar tanpa adanya kerusuhan. "Harapannya seluruh PSU dapat berjalan, aman dan damai," pungkasnya. (OL-4)
Massa tetap bertahan di jalan lingkar walau diberondong gas air mata. Sesekali mereka merangsek ke depan Mapolda ketika efek gas air mata sudah memudar.
Aparat di lapangan agar lebih persuasif dan humanis, serta tidak bertindak brutal dalam mengamankan warga
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
Total sebanyak 44 orang dibawa ke markas polisi setelah aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Sumut.
Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.
LBH Jakarta menegaskan aparat kepolisian harus menjamin kebebasan berekspresi dan tidak bersikap represif dalam menghadapi gelombang aksi massa dalam unjuk rasa di DPR dan wilayah Jakarta
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved