WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan upaya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan. Dia menilai pengalihan jabatan dari administrasi ke fungsional pada pemerintahan daerah belum optimal.
"Saya juga mendapat laporan, bahwa pengalihan jabatan di lingkungan pemerintah daerah, belum dilakukan secara optimal," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci di rapat koordinasi, Kamis (4/3).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi harus selesai maksimal 30 Juni 2021. Baik di ranah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Oleh karena itu, selaku Ketua Pengarah Komite Reformasi Birokrasi Nasional, dia meminta semua kementerian atau lembaga (K/L), berikut pemerintah daerah segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi.
Baca juga: KPK: Penyidikan Kasus Suap Pajak Berasal dari Laporan Publik
Dalam menindaklanjuti arahan Kepala Negara, lanjut Ma'ruf, telah dilakukan tiga aspek. Itu mencakup transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan.
Berdasarkan laporan Kementerian PAN-RB hingga 26 Februari 2021, di tingkat pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 K/L. Berikut, 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru.
Penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan yang memerlukan percepatan realisasi dan dukugan luas. Namun, ujar Wapres, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan dan transparansi. Sehingga, tidak menimbulkan disrupsi dalam pemberian layanan publik ataupun merugikan karir ASN.(OL-11)
