Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan upaya percepatan reformasi birokrasi pemerintahan. Dia menilai pengalihan jabatan dari administrasi ke fungsional pada pemerintahan daerah belum optimal.
"Saya juga mendapat laporan, bahwa pengalihan jabatan di lingkungan pemerintah daerah, belum dilakukan secara optimal," ujar Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci di rapat koordinasi, Kamis (4/3).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi harus selesai maksimal 30 Juni 2021. Baik di ranah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Oleh karena itu, selaku Ketua Pengarah Komite Reformasi Birokrasi Nasional, dia meminta semua kementerian atau lembaga (K/L), berikut pemerintah daerah segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi.
Baca juga: KPK: Penyidikan Kasus Suap Pajak Berasal dari Laporan Publik
Dalam menindaklanjuti arahan Kepala Negara, lanjut Ma'ruf, telah dilakukan tiga aspek. Itu mencakup transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan.
Berdasarkan laporan Kementerian PAN-RB hingga 26 Februari 2021, di tingkat pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 K/L. Berikut, 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru.
Penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan yang memerlukan percepatan realisasi dan dukugan luas. Namun, ujar Wapres, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan dan transparansi. Sehingga, tidak menimbulkan disrupsi dalam pemberian layanan publik ataupun merugikan karir ASN.(OL-11)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved