Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan kasus suap pajak yang tengah ditangani merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK menindaklanjuti laporan masyarakat yang diserahkan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kemenkeu.
"Ada laporan dari masyarakat diterima oleh KITSDA dan Itjen kemudian didalami. Ternyata ada tindak pidana suap. Itu yang disampaikan ke KPK. Kalau biasanya perkara suap itu dengan OTT, ini tidak. Ini dengan penyelidikan terbuka," tutur Alexander di gedung KPK, Kamis (4/3).
Baca juga: Menkeu Harus Turun Tangan Atasi Dugaan Suap di Ditjen Pajak
Dia menyebut penyidik sudah memiliki bukti yang cukup, sehingga menaikkan kasus itu ke penyidikan. Saat ini, penyidik juga masih bekerja melakukan pengumpulan bukti. Terkait sejumlah nama tersangka dan nilai suap, KPK belum bisa membeberkan untuk memberi ruang bagi penyidik.
"Kami tidak mengungkap nama atau perusahaan terkait. Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu. Nanti pada saatnya ada upaya paksa penahanan, kita umumkan tersangkanya. Jadi sekaligus kita lakukan penahanan," pungkas Alexander.
Baca juga: Diduga Terlibat Suap, Pegawai Ditjen Pajak dalam Proses Undur Diri
Kebijakan pimpinan KPK periode ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pada periode sebelumnya, pengumuman tersangka lazim dilakukan sebelum penahanan. Saat ini, pengumuman tersangka dan perkara dilakukan bersamaan dengan penahanan.
Masih dalam kasus itu, KPK juga sudah menerbitkan pelarangan ke luar negeri terhadap para tersangka. Upaya pencegahan ke luar negeri itu sudah diajukan ke pihak imigrasi.
Menurut informasi yang dihimpun, pelarangan itu sudah berlaku sejak 8 Februari lalu. Pencekalan itu untuk memudahkan penyidik memeriksa para tersangka, agar tak lari ke luar negeri.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved