Rabu 03 Maret 2021, 08:59 WIB

Sahroni Nilai Kehadiran Polisi Virtual Dapat Lindungi Masyarakat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Sahroni Nilai Kehadiran Polisi Virtual Dapat Lindungi Masyarakat

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

 

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kehadiran polisi virtual justru dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang dapat menimbulkan konflik. Menurutnya, polisi virtual justru akan bekerja untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang dapat menimbulkan konflik bangsa seperti unggahan hoaks, intoleransi, hingga rasisme.

“Menurut saya, masyarakat tidak perlu takut dibungkam, karena polisi virtual ini tentunya akan bekerja dengan sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat," kata Sahroni dalam keterangan pers, Senin (1/2).

Karena itu, menurutnya, polisi virtual itu bukan untuk mempersempit ruang lingkup masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya. Politikus Partai NasDem itu juga menyebutkan, keberadaan polisi virtual justru dapat meminimalisir tindak pidana, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Justru polisi virtual ini akan menghindari masyarakat dari pidana ITE, di mana nantinya, mereka akan diberikan peringatan terlebih dahulu," ujarnya. Karena itu, kata Sahroni, kalau ada konten yang disinyalir melanggar UU ITE, tidak mesti langsung diperkarakan ke pengadilan atau ditindak pidana, namun cukup diberikan teguran kepada pengguna media sosial untuk memperbaiki.

Legislator dapil DKI Jakarta III itu menegaskan, peringatan yang akan dikirimkan polisi virtual tentunya tidak akan sembarangan namun justru akan dilakukan tahapan verfikasi oleh para ahli terlebih dahulu.

"Sebelum mengirimkan peringatan ke pemilik akun, polisi virtual melakukan proses kajian terlebih dahulu. Mereka melakukan kajian dari konten itu dengan para ahli pidana, ahli bahasa, hingga ahli ITE sehingga tegurannya bersifat objektif," sebutnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Ombudsman Sarankan Negara Bentuk Badan Khusus Kelola TMII

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:35 WIB
TMII tidak boleh dikelola sembarangan mengingat luas aset negara ini sekitar 150...
ANTARA

Teror Terhadap Novel dan Simbol Berantas Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:25 WIB
Kapolri didesak mengakhiri kultur impunitas atas serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) di...
MI/SUSANTO

Dugaan Korupsi Mandala Krida, KPK Periksa 10 Saksi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:15 WIB
Hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Perprov DIY...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya