Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hampir selesai. Hari ini, Selasa (2/3), jaksa akan membacakan tuntutan Nurhadi.
"Iya hari ini sidangnya, agendanya pembacaan tuntutan Nurhadi," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan, Selasa (2/3).
Takdir mengatakan persidangan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Dia berharap tuntutan jaksa dikabulkan sepenuhnya oleh hakim.
Baca juga: Buron dari KPK, Nurhadi Bersembunyi di Kediri
Sebelumnya, JPU pada KPK masih sibuk mengatur strategi untuk menjerat Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, di pengadilan. Jaksa yakin keduanya melakukan korupsi.
"Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan pada kedua terdakwa," kata JPU pada KPK Takdir Suhan melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2).
Dalam persidangan, kubu Nurhadi dan Rezky kerap protes terkait saksi yang dihadirkan jaksa di depan majelis hakim. Kubu Nurhadi dan Rezky kerap menilai jaksa mendatangkan saksi yang ucapannya tidak mempunyai korelasi dengan dakwaan.
Takdir membantah hal tersebut. Tiap saksi dari jaksa diyakini mempunyai keterangan yang berhubungan dengan dakwaan Nurhadi dan Rezky.(OL-5)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
KPK menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang 2025 dengan total nilai Rp16,40 miliar.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, adiknya, serta tiga pihak lainnya sebagai tersangka kasus gratifikasi tahun anggaran 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved