Jokowi: Bila UU ITE Tidak Memberi Rasa Keadilan Bisa Direvisi

PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo mencermati perkembangan yang terjadi belakangan ini terkait masyarakat saling lapor ke polisi, dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya. Presiden pun menanggapinya dala cuitan yang diunggah Selasa (16/2). Ia pun meminta UU ITE bisa direvisi bila tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan. Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan. Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan."

baca juga: Polri Akan Selektif Terapkan UU ITE 

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan jajarannya akan selektif dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE. (OL-3)