Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KERJA lintas sektoral dibutuhkan guna membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero). Sebab, Ketua Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak menilai kasus di perusahaan pelat merah tersebut sulit dan berat.
"Sulit dan berat karena terkait dengan transaksi dan proses bisnis yang rumit terjadi dalam waktu lama dan bukti-bukti yang harus diteliti secara prudent dan profesional," kata Barita kepada Media Indonesia, Minggu (14/2).
Oleh sebab itu, Barita mengatakan keterlibatan lembaga yang berkaitan dengan transaksi investasi, saham, pasar modal, pasar uang, commercial paper, perbankan, kredit, dan asuransi sangat diperlukan bagi penyidik Kejaksaan Agung. Dengan adanya kerjasama teknis profesional, ia berharap pengungkapan kasus ASABRI dapat dilakukan secara tuntas.
Baca juga :Ini Prepres yang Atur Sanski Penolak Vaksinasi Covid-19
"Kejaksaan dapat menggalang kerjasama lintas sektoral dengan semua otoritas terkait, baik di dalam negeri seperti BI, OJK, PPATK dan lain-lain maupun lembaga-lembaga keuangan luar negeri dan negara-negara lain di mana aset atau kekayaan yang diduga dikorupsi disimpan," paparnya.
Selain itu, penuntasan kasus di ASABRI juga diperlukan demi keadilan para nasabah. Sebab berdasarkan hasil audit sementara yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus itu mencapai Rp23 triliun lebih.
"Yang juga sangat penting adalah menyelamatkan dana yang sangat besar puluhan triliun terkait masa depan dan hak nasabah TNI/Polri yang dengan segala jerih payah dikumpulkan bertahun-tahun," pungkas Barita. (OL-2)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
KOMISI Kejaksaan (Komjak) mengingatkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung untuk terus menelusuri aset Zarof Ricar
Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwandi berependapat penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Tom bisa mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved