Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA lintas sektoral dibutuhkan guna membongkar dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero). Sebab, Ketua Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak menilai kasus di perusahaan pelat merah tersebut sulit dan berat.
"Sulit dan berat karena terkait dengan transaksi dan proses bisnis yang rumit terjadi dalam waktu lama dan bukti-bukti yang harus diteliti secara prudent dan profesional," kata Barita kepada Media Indonesia, Minggu (14/2).
Oleh sebab itu, Barita mengatakan keterlibatan lembaga yang berkaitan dengan transaksi investasi, saham, pasar modal, pasar uang, commercial paper, perbankan, kredit, dan asuransi sangat diperlukan bagi penyidik Kejaksaan Agung. Dengan adanya kerjasama teknis profesional, ia berharap pengungkapan kasus ASABRI dapat dilakukan secara tuntas.
Baca juga :Ini Prepres yang Atur Sanski Penolak Vaksinasi Covid-19
"Kejaksaan dapat menggalang kerjasama lintas sektoral dengan semua otoritas terkait, baik di dalam negeri seperti BI, OJK, PPATK dan lain-lain maupun lembaga-lembaga keuangan luar negeri dan negara-negara lain di mana aset atau kekayaan yang diduga dikorupsi disimpan," paparnya.
Selain itu, penuntasan kasus di ASABRI juga diperlukan demi keadilan para nasabah. Sebab berdasarkan hasil audit sementara yang dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus itu mencapai Rp23 triliun lebih.
"Yang juga sangat penting adalah menyelamatkan dana yang sangat besar puluhan triliun terkait masa depan dan hak nasabah TNI/Polri yang dengan segala jerih payah dikumpulkan bertahun-tahun," pungkas Barita. (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.
Selain menyasar oknum yang terlibat langsung, Komjak juga mendesak adanya akuntabilitas struktural.
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved