Minggu 14 Februari 2021, 14:44 WIB

Ini Prepres yang Atur Sanski Penolak Vaksinasi Covid-19

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Ini Prepres yang Atur Sanski Penolak Vaksinasi Covid-19

AFP
Ilustrasi

 

PRESDIEN Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Beleid ini salah satunya mengatur sanksi bagi pihak yang menolak divaksinasi.

Aturan itu termuat dalam Pasal 13A. Diawali dengan Pasal 13A ayat (1) dan (2) yang menegaskan sasaran penerima vaksin covid-19 yang telah dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19," bunyi Pasal 13A ayat (2) dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (14/2).

Penerima vaksin dikecualikan jika tidak memenuhi kriteria. Aturan ini termuat dalam Pasal 13A ayat (3).

Pada Pasal 13A ayat (4) ditegaskan bahwa sasaran penerima yang menolak disuntik vaksin akan dikenakan sanksi. Beleid itu berbunyi 'Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif'.

Baca juga : Jalankan Kebijakan Pengendalian Covid-19 Harus Konsisten

Sanksi itu berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Tidak dijelaskan besaran denda yang dikenakan.

Tetapi, pada Pasal 13B disebutkan bahwa sasaran penerima yang tak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pemberian sanksi lantaran dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19, yang tidak mengikuti vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular," bunyi Pasal 13B.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 diteken Jokowi di Jakarta pada 9 Februari 2021. Kemudian diundangkan serta diteken Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 10 Februari 2021. (OL-2)

 

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya