Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

KPK Dalami Dugaan Jatah Vendor Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus

Candra Yuri Nuralam
31/1/2021 07:04
KPK Dalami Dugaan Jatah Vendor Adik Politikus PDIP Ihsan Yunus
Komisaris di PT Rajawali Parama Indonesia Daning Saraswati menjalani pemeriksaan kasus bansos di gedung KPK Jakarta, Jumat (22/1/2021).(ADAM DWI / MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil adik politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus, Muhammad Rakyan Ikram, Jumat (29/1). Ikram dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan bantuan sosial (bansos).

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya mendalami keterlibatan Ikram dalam pengadaan bansos sembako di wilayah Jabodetabek 2020 di Kementerian Sosial. Lembaga Antikorupsi itu mendalami pembagian jatah untuk bisa jadi vendor penyuplai sembako bansos.

"Muhammad Rakyan Ikram didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan adanya pembagian jatah dan kuota untuk bisa menjadi salah satu distributor yang mendistribusikan paket bansos wioayah Jabodetabek dari Kemensos," kata Ali dalam keterangan tertulis Sabtu (30/1). 

Ali tidak membeberkan lebih rinci nama perusahaan yang dapat jatah kuota itu. Keterlibatan Ikram dalam kasus ini pun masih dirahasiakan demi menjaga kerahasian proses penyidikan. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek tahun lalu. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil. Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

baca juga: Tersangka Korupsi Bansos Adi Wahyono Menyerahkan Diri

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-3)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya