Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEJAKSAAN Agung periksa anak dan istri Richard Joost Lino, HP dan BS. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi perpanjangan izin pengelolaan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.
"Kita sekarang lagi mendalami apakah mereka menerima feed back atau dugaan gratifikasi dari proses itu, jadi keluarganya (RJ Lino) diperiksa satu-satu," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/1).
Ia menjelaskan pemeriksaan terhadap keduanya untuk memastikan keterlibatan dalam dugaan korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. Pemeriksaan terhadap istri dan anak RJ Lino dilakukan pada Kamis, 28 Januari 2021.
Selain HP dan BS, Kejaksaan Agung juga memanggil anak RJ Lino lain yaitu CS pada Rabu (27/1). Sayangnya yang bersangkutan tidak hadir tanpa pemberitahuan.
Sejauh ini kata Febrie, pihaknya sudah mengetahui aliran uang dan data perbankan milik RJ Lino. Dokumen ini sangat penting untuk pengembangan perkara rasuah RJ Lino di Pelindo II.
Baca juga : Pemerintah Diminta Kerja lebih Keras Berantas Korupsi
"Belum (manggil paksa), tapi data-data buku bank-nya sudah diberikan ke kami semua. Pas berita acara pemeriksaan (BAP) data-datanya diberikan oleh mereka," ungkap Febrie.
Penyidikan kasus dugaan korupsi pada Pelindo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-54/F.2/Fd.1 /09/2020. Penyidik telah menggeledah kantor petinggi Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.
Kasus ini terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan antara JICT dan Pelindo II. Penyidik menduga ada perbuatan melawan hukum untuk memuluskan proses perpanjangan.
Dugaan rasuah itu berupa tindak pidana penyuapan. Penyidik masih menunggu penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya bisa menetapkan tersangka. (OL-2)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KPK kini menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Penyidik sedang mendalami dugaan aliran uang ke anggota keluarga RJ Lino dalam dugaan rasuah kontrak pengelolaan pelabuhan.
Kejaksaan Agung menyelidiki kemungkinan korupsi berupa kickback yang dilakukan keluarga RJ Lino.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka selama lima tahun, KPK belum juga merampungkan berkas perkara mantan Dirut Pelindo II tersebut.
Kasus itu bermula pada 2009 saat Pelindo II gagal melakukan pelelangan pengadaan tiga QCC dengan spesifikasi single lit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved