Pemerintah Diminta Kerja Lebih Keras Berantas Korupsi

PEMERINTAH perlu mengevaluasi kebijakan di sektor yang menjadi penyumbang menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga diharapkan lebih serius demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Pelajaran yang dapat diambil adalah pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga dapat meyakinkan masyarakat akan kesungguhan pemerintah. Hal itu harus diwujudkan dengan kinerja, prestasi dan perubahan-perubahan kebijakan yang lebih baik," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari kepada Media Indonesia, Jumat (29/1).

Menurut Taufik, kemunduran IPK Indonesia sebanyak tiga poin menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas upaya negara dalan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta mencermati hasil IPK 2020 dan menjadikannya bahan evaluasi perbaikan ke depan.

"Pada indikator yang mengalami penurunan mesti dicari apa yang menjadi penyebabnya termasuk juga untuk indikator yang mengalami stagnasi apa kelemahan yang menyebabkan tidak terdapat kenaikan," kata politikus Partai NasDem itu.

Penurunan IPK Indonesia 2020 menjadi yang pertama sejak 2008. Menurut Transparency International Indonesia (TII), faktor penyebab penurunan IPK itu lantaran indikator sektor bisnis, investasi, dan kemudahan berusaha juga merosot. Praktek koruptif dianggap masih marak di sektor ekonomi.

Penurunan juga terjadi terkait sektor politik dan demokrasi lantaran korupsi politik. Adapun indikator penegakan hukum mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata-rata.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati mengatakan penurunan itu menjadi gambaran yang masih harus terus dibenahi. Indonesia masih dipersepsikan negatif dan tak konsisten memberantas korupsi.

Terkait perbaikan di sisi tata kelola pemerintahan, KPK meminta semua elemen mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Di sektor politik, komisi antirasuah mengajak parpol untuk berbenah membangun sistem berintegritas.

"Karenanya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada tataran jargon atau slogan semata. Demikian juga dengan sistem reformasi birokrasi jangan berhenti sebatas slogan atau tataran administratif belaka," ucap Ipi. (P-2)