Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERWAKILAN orang asli Papua (OAP) di kepolisian masih sangat kecil. Kondisi bisa membaik bila Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membuka kesempatan lebih kepada generasi Papua dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan.
"Kami mengharapkan agar Kapolri baru dapat memberdayakan dan mempromosikan para perwira OAP di tanah Papua," kata Anggota DPD RI asal Papua Filep Wamafma dalam keterangannya, Jumat (29/1).
Hal ini penting, kata dia, mengingat rasio OAP dalam institusi Polri masih terbatas, khususnya yang menduduki jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri. Korps Bhayangkara bisa mencontoh TNI dalam memberdayakan OAP.
Baca juga: Penangkapan Ambroncius Nababan, Bukti Hukum tak Diskriminatif
"Misalnya, almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat," paparnya.
Kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi OAP juga dapat dilakukan di unsur Polri dalam rangka pemberdayaan. Sehingga, putra-putri asal Papua yang mengabdikan dirinya di intitusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga di luar Papua.
Tuntutan ini, kata dia, tidak berlebihan atau mengada-ada. Pasalnya pemberian kesempatan dan afirmasi lebih luas bagi OAP disebut dalam Pasal 49 Undang-undang Otonomi Khusus.
"Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya permintaan ini adalah bagian tuntutan akan keadilan," pungkasnya. (OL-1)
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
DUKUNGAN terhadap sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mengalir.
WACANA Polri ditempatkan di bawah kementerian kembali mengemuka.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved